KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menegur 14 kementerian dan lembaga yang laporan keuangannya tidak mencapai predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebanyak 6 kementerian/lembaga mendapat opini disclaimer dan 8 lainnya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Jokowi memerintahkan kementerian/lembaga itu untuk membentuk satuan tugas agar tahun depan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini dikatakan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor terkait dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.
"Yang sisanya ini saya titip kementerian maupun lembaga segera dibentuk taks force agar ke depan ini menjadi kewajiban sebetulnya harusnya menjadi hal yang biasa dapat WTP itu. Karena memang itu kewajban kita dalam penggunaan uang rakyat, uang negara itu memang dikelola dengan baik," kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa (23/5/3017).
Jokowi melanjutkan, "kalau dulu dapat WDP dianggap sudah baik, sekarang tidak, harus semuanya WTP, tahun depan."
Sebanyak 6 kementerian/lembaga yang mendapat opini disclaimer yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut dan Badan Ekonomi Kreatif.
Sementara 8 kementerian/lembaga mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara keseluruhan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2016). Sebanyak 73 kementerian/lembaga dan bendahara umum memperoleh opini WTP atau sekitar 84 persen. Presentase ini lebih tinggi dibanding tahun lalu yang mencapai 65 persen.
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menanggapi perolehan opini diclaimer menyatakan siap menjalankan perintah Presiden untuk membentuk satuan tugas. Imam mengatakan bakal berupaya melakukan perbaikan di peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Ia mengakui beberapa pejabat kurang koordinatif.
"Kami hari Jumat sudah melakukan pelantikan eselon 3 dan 4. Dan itu memang ada beberapa yang tidak koordinatif," ujar Imam.
Imam berjanji akan melakukan perombakan dalam mekanisme pertanggungjawaban, misalnya dalam pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak ketiga.
"Saya melihat bahwa ini harus dilakukan perombakan besar-besaran mekanisme pertanggungjawaban, MoU, lalu melakukan percepatan pelaksanaan pertanggungjawaban di semua kegiatan,"
Sementara itu Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bakeraf) Triawan Munaf menuturkan opini disclaimer di laporan keuangannya disebabkan oleh kapasitas SDM yang belum memadai. Selain itu, masalah administrasi dan perpindahan ke gedung baru, juga menghambat kelancaraan kegiatan.
"Kelengkapan administrasi yang untuk mengelola kegiatan itu belum ada SOP. Sebetulnya kita baru pindah gedung bulan Juli, dan baru dapat Sestama bulan Agustus. Mepet sekali waktunya untuk membereskan, padahal kegiatan kami itu ratusan."
Editor: Rony Sitanggang
Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga akan memicu inflasi dan pemborosan APBN.
Total sudah 73,6 persen pemda yang masuk kategori digital.
Kenaikan harga beras tertinggi didominasi terjadi di wilayah timur Indonesia.
"Kami ini masih butuh nasihat yang banyak, Pak Pendeta. Jadi mohon nasihatnya, mohon bimbingannya, mohon supportnya bagaimana kami bisa melakukan itu semua."
Pembangunan IKN Nusantara salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan.
Celios menyebut kenaikan harga BBM terutama Pertamax memunculkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya perpindahan atau pergeseran dari pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi.
Menurut Presiden Jokowi, hingga saat ini ini realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
Upaya menghapus kawin tangkap di NTT
Mencari potensi cuan di emiten ramah lingkungan
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
