KBR,Jakarta - Pemerintah berjanji meningkatkan kualitas infrastruktur
mulai tahun ini. Juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PU-Pera), Djoko Mursito mengatakan, selama ini buruknya
infrastruktur di Indonesia karena minimnya jumlah dan kemampuan para
kontraktor. Tahun ini pemerintah mulai membenahi kualitas infrastruktur
dengan meningkatkan kemampuan para kontraktor.
"Peningkatan
ini lagi kita dorong untuk pelaksana pembangunan seperti kontraktor.
Sekarang kan keahlian mereka sudah mulai meningkat," kata Djoko Mursito kepada KBR (27/5/2015).
Djoko
Mursito menambahkan, peningkatan kualitas infrastruktur akan dimulai
dengan membangun tol Cikopo-Palimanan. Pembangunan itu juga sekaligus
untuk mengurangi beban jalan Pantura. Sebelumnya riset HSBC menyebut
kualitas infrastruktur Indonesia terbawah kedua di Asia.
Kualitas Infrastruktur Buruk, Pemerintah Tingkatkan Kemampuan Kontraktor
Djoko Mursito mengatakan, selama ini buruknya infrastruktur di Indonesia karena kurangnya jumlah dan kemampuan para kontraktor.
Ilustrasi perbaikan infrastruktur jalan. Foto: Antara
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Kemenkeu Minta MPR Memaklumi Pemotongan Anggaran untuk Penanganan COVID-19
Kebutuhan biaya rawat pasien COVID-19 melonjak sangat tinggi dari Rp63 triliun menjadi Rp96 triliun.Pemerintah Pasang Target 33 Persen Pertumbuhan Investasi Nasional di 2022
"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4-6 persen, pada 2022 realisasi investasi harus tumbuh 22-33 persen."Investor Sudah Siap Pemerintah Optimistis Segera Bangun Industri Baterai
"Kami mengharapkan pengusaha di daerah harus menyiapkan diri untuk berkolaborasi dengan perusahaan asing yang ada untuk membangun industri hilirisasi pertambangan"59 KabupatenKota Belum Laksanakan Reformasi Birokrasi Mahfud Minta Gubernur Bina
"Artinya 59 kabupaten/kota ini belum menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga belum dapat dievaluasi oleh KemenPAN-RB,"Presiden Tunjuk Dante Rigmalia Jadi Ketua Komisi Nasional Disabilitas
Pembentukan komisi ini bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas.Antisipasi Covid-19 Saat Nataru Kemenhub Terapkan Check Point di Setiap Ruas Jalan
"Jadi kita akan membuat check point di jalan tol dan non jalan tol dan menginstruksikan kepada pemda membuat check point mereka yang akan keluar dan masuk ke suatu daerah"Inflasi November 037 Persen BPS Tertinggi Sepanjang 2021
"Komoditas yang dominan memberi andil terhadap inflasi di kelompok itu adalah minyak goreng dengan andil 0,08 persen, teluar ayam ras dan cabai merah 0.06 persen, dan ayam ras, 0,02 persen,"Umrah Dibuka Ini Catatan DPR dan Epidemiolog untuk Pemerintah
Saudi mengakui vaksin buatan Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson&Johnson.Arab Saudi Terima Jemaah Umrah Indonesia Ini Persiapan Pemerintah
"Proses integrasi data ini sudah dalam finalisasi dan siap digunakan apabila jemaah umrah Indonesia diberangkatkan,"Jakarta Naik PPKM Level 2 Apa Kata Wagub
Sejumlah aturan PPKM Level 2 di antaranya sekolah dibuka maksimal 50 persen kapasitas.Antisipasi Varian Omicron DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Penyelenggaraan Umrah
"Dalam upaya mewaspadai munculnya gelombang ketiga akibat adanya varian baru COVID-19," Pemerintah Akan Buat HS Code Produk Halal untuk Ekspor Impor
"Dengan demikian kita bisa mengidentifikasi di neraca perdagangan berapa pangsa produk halal di dalam indikator neraca perdagangan"Sepanjang Pandemi 2020 Daya Tahan Ekonomi Syariah Lebih Kuat Dibanding Ekonomi Nasional
"Saat pandemi menghantam Indonesia pada 2020, ekonomi syariah hanya mengalami kontraksi sebesar -1,75 persen, sedangkan ekonomi nasional terkontraksi lebih besar dari itu, yakni -2,07 persen."Dorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Kemenkeu Akan Bebaskan Tarif Sertifikasi Halal
Selain menetapkan tarif sebesar Rp0 untuk usaha kecil menengah, Kemenkeu juga memberikan dukungan dari sisi APBN, sehingga sertifikasinya dapat dijalankan secara konsisten dan kredibel.Kelompok Minoritas Gender dan Seksual serta Kepercayaan Belum Diatur di Undang-Undang
Mereka termasuk kelompok masyarakat yang rentan diskriminasi.Jokowi Stok Beras Dalam Negeri Masih Sangat Baik
"Kita tahu, tahun ini sampai hari ini kita belum melakukan impor beras sama sekali. Dan kenyataannya stok kita masih pada posisi yang sangat baik. "Varian Omicron Meluas Satgas Larangan WNA Masuk Bisa Bertambah
"Jadi untuk sementara ini 11 negara dan jumlahnya mungkin akan terus bertambah sesuai perkembangan yang dinamis, tapi sejauh ini baru 11"Resmikan 2 Bendungan di Jatim Jokowi Harap Produktivitas Pertanian Meningkat
"Saya harapkan dengan tambahan 2 bendungan ini aktivitas pertanian masyarakat akan semakin meningkat, petani makin produktif. Lebih sering bisa menanam dan panen"Kemenag Pandemi Sebabkan Keberangkatan 59757 Jemaah Umrah Indonesia Tertunda
"Jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya menjadi prioritas yang diberangkatkan pada tahap awal dibukanya penyelenggaraan umrah pada Desember nanti," Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Perlu Tunggu DPR
"Menindaklanjuti hasil penyidikan Komnas HAM menjadi penyidikan adalah kewenangan Jaksa Agung. Karena itu laksanakanlah kewenangan pro yustisia itu berdasarkan hukum," kata Taufik.
Recent KBR Prime Podcast
UU Cipta Kerja Bermasalah, Formil dan Materiil
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
