Catatan Hitam Buruh Perempuan untuk Jokowi-JK

"KAP melihat kasus yang menimpa buruh perempuan menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK berjalan reaktif dan menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan persoalan yang menimpa para buruh perempuan."

KBR, Jakarta- Pada Hari Buruh Internasional hari ini, Komite Aksi Perempuan (KAP), jaringan kerja para buruh perempuan akan memberikan catatan hitam buruh perempuan kepada pemerintahan Jokowi. Mereka menagih diberikannya kerja layak, upah layah dan hidup layak. Karena, di tahun 2014 lalu ketika Jokowi mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden, dia berjanji untuk memenuhi tuntutan tersebut.

KAP melihat sejumlah kasus-kasus yang menimpa buruh perempuan menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK berjalan reaktif dan menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan persoalan yang menimpa para buruh perempuan. Kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dalam perlindungan terhadap buruh migran mengawali Catatan Hitam Buruh perempuan. Seharusnya pemerintah RI tampil aktif dalam tatanan dunia berdasarkan prinsip hak asasi manusia, dalam konteks menolak hukuman mati. Namun hal itu tidak terjadi.

Dalam aksi buruh hari ini, catatan hitam buruh perempuan ini akan dibawa ke Istana. Mereka juga akan memberikan notifikasi kepada Jokowi. Persoalan serius yang tertulis dalam catatan hitam ini antara lain banyaknya kasus yang menimpa para buruh migran di luar negeri. Pemerintah Indonesia yang buruk melakukan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) mengakibatkan banyak buruh migran perempuan di luar negeri yang harus dihukum mati ketika berkasus.

Sejak tahun 2012 hingga sekarang, terdapat 420 buruh migran yang terancam hukuman mati. Persoalan kedua adalah terganjalnya Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Prolegnas 2015 menunjukkan pemerintah tidak komitmen terhadap PRT di Indonesia dan yang bekerja di luar negeri.

Editor: Quinawaty Pasaribu 

• may day
• Upah
• Buruh
• demonstrasi
• peremuan
• KBR
• Jokowi