Komnas Perempuan Tagih Pembentukan Tim Verifikasi Situs Tragedi Mei 98

KBR68H, Jakarta - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mendesak Pemerintah DKI Jakarta mempercepat pembentukan tim verifikasi situs tragedi Mei 1998. Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Andy Yentriyani menilai, desakan lembaganya tersebut merupakan hal yang wajar, karena Pemprov Jakarta sebelumnya telah menjanjikan pembentukan tim tersebut. Dia mengaku tidak peduli dengan adanya isu politisasi terkait rencana pembangunan situs tersebut. Kata dia, Komnas Perempuan tidak akan turut campur dalam politik dan fokus untuk memperjuangkan suara korban.

"Kalau bolak balik ditanya, bagaimana dengan situasi politik, kita akan bilang, sepanjang-panjangnya dia akan selalu seperti ini. Dia seolah-olah disandera karena siapapun yang berkeinginan untuk melakukan yang baik selalu dianggap punya kepentingan politik, yang sebetulnya tidak benar. Ibu, anak-anak yang meninggal di Klender, keinginan mereka sederhana, anaknya tidak dibilang sebagai penjarah, mereka juga tidak minta anaknya dibilang pahlawan reformasi. Mereka cuma minta peristiwa yang sama tidak berulang pada anak-anak lain di daerah lain," kata Andy Yentriyani kepada KBR68H (27/4).

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Jakarta Arie Budhiman mengkhawatirkan usulan pembangunan situs tragedi Mei 1998 akan memunculkan perdebatan politis. Karenanya, Arie meminta Komnas Perempuan menggalang kesepakatan dengan berbagai lembaga masyarakat terkait rencana pembangunan tersebut.

Tahun lalu Komisi Nasional Perempuan mengajukan permohonan agar pemda DKI membangun peta situs peringatan Tragedi Mei 1998. Sejumlah lokasi yang dipilih antara lain, Gedung Komas Perempuan di Menteng, Monumen Jarum Mei di Klender, dan Pemakaman Pondok Rangon di Jakarta Timur. Selain itu, Komnas juga meminta Tragedi Mei 1998 dimasukkan dalam kurikulum sejarah Indonesia. (Ini Tanggapan DKI Soal Usul Pembangunan Situs Tragedi Mei 1998)

Editor: Rumondang Nainggolan