KBR, Jakarta- Komisi yang membidangi Pemerintahan di DPR meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menertibkan soal polemik dukungan jabatan tiga periode Presiden Joko Widodo oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan terhadap ormas dan pemerintahan desa.
Apalagi kata anggota fraksi Fraksi PKB tersebut, undang-undang melarang aparatur desa berpolitik praktis.
"Apa betul informasi yang beredar bahwa baru sehari sebelum acara, SKT (Surat Keterangan Terdaftar) untuk update itu keluar atau diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang pertama. Kedua, kegiatan politik praktis oleh kepala dan perangkat desa itu dilarang oleh undang-undang," kata Luqman saat Rapat Kerja dengan Mendagri, Selasa (5/4/2022).
Luqman menegaskan, Kementerian Dalam Negeri memiliki tupoksi dan kewenangan untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi kewilayahan pemerintahan desa dan lain sebagainya.
Untuk itu menurut Luqman, atas kewenangan tersebut Kemendagri dapat menegakkan aturan dan mendorong para kepala daerah memberikan sanksi.
"Minimal pembinaan kepada kepala atau perangkat daerah kepala desa yang kemarin ikut Silatnas di Istora, yang menyatakan dukungan Pak Jokowi untuk tiga periode. Satu itu menyalahi undang-undang, yang kedua itu menabrak konstitusi karena konstitusi kita mengatur hanya maksimum seseorang boleh menjadi presiden dua periode," katanya.
Sebelumnya Apdesi kubu Surta Wijaya menyatakan dukungan jabatan Jokowi tiga periode. Surta Wijaya mengklaim dukungan tersebut tidak datang dari luar.
Dia menyebut dukungan tambah jabatan presiden itu lantaran adanya utang budi terhadap Jokowi yang mengabulkan keinginan para kepala desa digaji setiap bulan.
"Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya," katanya.
Sementara itu, Apdesi kubu yang dipimpin oleh Arifin Abdul Majid, merasa nama organisasinya telah dicatut.
Arifin menyebut Apdesi pimpinan Surta Wijaya abal-abal sebab tak memiliki SK kepengurusan yang sah dari Kemenkumham.
Dia menduga dukungan presiden tiga periode oleh kubu Surta Wijaya itu dilakukan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri.
Editor: Rony Sitanggang
Di sekolah juga bisa meningkatkan petugas untuk meningkatkan pemantauan, entah guru entah siapa ikut melakukan ketika kepulangan siswa.
Para pedagang terpaksa menjual beras dengan harga tinggi.
Mudah-mudahan suasana kebatinan baik, harapan penerimaan sama..
Apa yang dulu kita bayang-bayangkan, kita takutkan, itu ternyata banyak yang tidak terjadi.
“Ini nikel sudah setop. Saya sudah sampaikan lagi, bauksit di Desember kemarin, bauksit setop bulan Juni. Nanti sebentar lagi, mau saya umumkan lagi tembaga setop, tahun ini setop,” 
"Komoditas penyumbang inflasi secara month to month terbesar di antaranya berasal dari beras, kemudian cabai merah, ikan segar, cabai rawit, rokok kretek filter"
"Kami harapkan di 2023 nanti akan terjadi penurunan, sehingga akan lebih pastikan terhadap keselamatan perkeretaapian,"
Toxic positivity merujuk pada keadaan yang membuat orang mengesampingkan emosi negatif dan hanya merasakan emosi positif saja.
"Semuanya harus konsisten dan harus dikawal kalau tidak kita mundur."
"Mulai panen itu belum langsung dijual ke pasar, tetapi kata Menteri Pertanian kita melimpah ruah ini kan konyol Menteri Pertanian."
"Kalau tidak ada koordinasi masing-masing jalan sendiri atau koordinasinya belum cukup, pasti mengalami hambatan"
Kuasa Hukum Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang mengatakan, timnya siap menghadapi sidang vonis tersebut dan berharap majelis hakim mejatuhi hukuman dengan objektif dan adil.
Uji coba untuk penggunaan biodiesel B35 sudah selesai dan hasilnya telah diakui di lapangan. Pemerintah juga tengah melakukan pengujian B40 secara lengkap, sebagai lanjutan dari program B35.
"Karena selama ini di Indonesia masih 10 persen penggunaannya. Jadi waktu kita loncat B20 saja semua sudah bingung. Kemudian kita loncat ke B30, besok kita akan loncat ke B35, teriak semuanya."
Capaian IPK 2022 itu merupakan skor terendah sepanjang reformasi.
Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan in casu larangan perkawinan beda agama, tetaplah pemuka agama.
Tapi hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya, tidak akan ada yang menghalangi.
Dari hasil pengujian yang dilakukan, penggunaan B35 telah diakui dan teruji di lapangan atau penggunaan pada kendaraan. 
Nah kalau kemudian jadi wakil ketua PSSI, rasanya kok agak kurang pas gitu loh.
