Presiden Minta Penanganan KKB di Papua Perhatikan Aspek HAM

""Kemarin, ada sidang kabinet paripurna ya, Presiden sudah pesan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk wanti-wanti terhadap persoalan HAM ini...""

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar penanganan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua memerhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM). Hal itu diungkapkan Jokowi melalui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurutnya, tindakan tegas diperlukan, namun tidak boleh mengabaikan HAM.

"Kemarin, ada sidang kabinet paripurna ya, Presiden sudah pesan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk wanti-wanti terhadap persoalan HAM ini. Namun demikian persoalan KKB harus ditangani secara terukur, secara proporsional, dengan pendekatan penegakan hukum," kata Moeldoko di sela konferensi pers daring 'Penandatanganan MoU Festival HAM 2021', Rabu (28/4/2021).

Kepala KSP Moeldoko mengatakan tindakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau biasa disebut aparat sebagai KKB, saat ini cenderung lebih keras. Seperti membunuh guru, membakar sekolahan, hingga mengintimidasi masyarakat.

Menurutnya, tindakan semacam itu telah memunculkan ketakutan dan rasa tidak aman di masyarakat. Dia menyebut tindakan seperti itu sudah masuk kategori terorisme.

"Ya ini bisa kategori kegiatan terorisme, kegiatan-kegiatannya sudah menjurus pada kegiatan. terorisme. Karena memunculkan rasa tidak aman," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap semua anggota KKB di Papua. Perintah itu disampaikan Jokowi usai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua I Gusti Putu Danny Karya Nugraha tewas tertembak dalam kontak senjata dengan TPNPB-OPM, Minggu (25/4/2021). Sebelumnya, TPNPB-OPM juga mengakui telah menembak dua orang guru di Papua.

Editor: Sindu Dharmawan

• Papua
• Konflik Papua
• KSP
• Presiden Joko Widodo
• Penembakan di Papua
• KKB
• TPNPB-OPM
• HAM
• HAM di Papua