KBR, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pengusaha dan buruh membuat kesepakatan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah pandemi Covid-19.
Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono menyebut saat ini banyak usaha yang lesu akibat pandemi. Menurutnya, beberapa perusahaan bahkan sudah tidak punya dana sama sekali.
Ia pun meminta pengusaha dan pekerja agar saling mengerti.
"Masing-masing bernegosiasi lah. Kalau (pengusaha) yang mampu ya dibayar mampu penuh, kalau (yang mampu bayar) sebagian, ya sebagian, yang lainnya dicicil sesuai dengan kemampuan masing-masing," kata Sutrisno saat dihubungi KBR, Rabu (29/4/2020).
"Tidak bisa berlaku sama bagi semua industri. Tapi kalau saling memaksakan kan repot. Karena kita juga menginginkan kaum buruh itu juga bisa mendapatkan (THR). Jangan main kaku-kakuan, kalau kaku-kakuan bagaimana nanti. Ini kan masalah yang tidak dikehendaki," lanjutnya.
Berita Terkait:
- Perusahaan Tak Mampu Bayar THR, Menaker Angkat Tangan
- Negara Bisa Subsidi Gaji Karyawan di Tengah Pandemi, Ini Contohnya
Apindo Minta Bantuan Pemerintah
Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono juga menilai, di kondisi sulit seperti ini mestinya ada bantuan dari pemerintah sebagai jalan tengah.
Sutrisno mendesak pemerintah segera mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) dari program stimulus dunia usaha yang dijanjikan.
Ia juga meminta agar pemerintah adil dalam penyaluran bantuan tersebut. Bukan hanya ke perusahaan-perusahaan besar, tapi juga perusahaan kecil hingga UMKM yang terdampak Covid-19.
Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani sudah memberikan sejumlah opsi bagi perusahaan yang kesulitan membayar THR.
Pertama, THR dibayar tidak penuh. Kedua, THR dibayar bertahap atau dicicil hingga akhir tahun. Ketiga, THR pekerja disubsidi langsung dari pemerintah.
Editor: Agus Luqman
Begitu api melalap area bergambut, penyebarannya sulit dikendalikan. Alhasil, karbon yang semula mengendap dalam gambut, mendadak terlepas begitu saja ke udara.
Ada beberapa aspek yang membuat KontraS menyimpulkan hal itu...
"Kita harus meyakinkan bahwa Indonesia telah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga sangat aman untuk dikunjungi dan dijadikan tempat untuk penyelenggaraan U-20 2021,"
"Dari segi ekonomi kita mestinya bisa positif nih tapi karena pandemi tidak tertangani, bantuan yang diberikan tidak mendukung daya beli" 
"Kenaikan pada bulan Juli, Agustus, September ini yang memberikan kontribusi kenaikan belanja negara,” 
"Pengalaman yang kemarin-kemarin ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi demo anarkis. "
"Lebih tinggi dari satu minggu sebelumnya di kisaran angka 70 persen,"
"Aman dalam aspek manfaat dan akibat yang dikeluarkan BPOM. Dan aman dalam aspek kehalalan yang dikeluarkan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia," 
Total konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 361.867 kasus.
"Sebenarnya 95 itu pelanggaran pertemuan yang lebih dari 50 orang. Tiga pelanggaran di antaranya itu adalah konser,” 
"Dalam keadaan yang tidak normal seperti masalah pandemi, menjaga keselamatan jiwa menurut syariat itu nomor satu."
"Program untuk sektor UMKM terus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat "
"Standar di seluruh dunia saat ini adalah baru terbukti aman dan efektif kalau sudah lolos uji klinis fase 3," 
"Apakah dia berafiliasi dengan suatu kelompok-kelompok tertentu, semua masih kita dalami. Kalau itu memang ada buktinya dari kelompok tertentu, ya nanti kita sampaikan,"
"Apa isinya tulisannya? Dijamin komplet kantor sarang maling dan setan ada di sini tulisannya."
Penambahan 4.411 kasus baru Covid-19 di tanah air pada Kamis 15 Oktober 2020.
Tidak adanya upaya perbaikan yang dilakukan kepolisian.
Koes Plus sudah bilang: tanah kita tanah surga. Berkat keuletan warga juga, gambut jadi sumber aneka budidaya baru.
Desa Gandang Barat ini, salah satu Desa Peduli Gambut (DPG), program pembangunan yang ada di pedesaan gambut, khususnya di dalam dan sekitar areal restorasi gambut
"Penetapan vaksin ini, penetapan vaksin itu, saya meragukan bahwa itu dibicarakan terbuka di hadapan ahli kesehatan di Indonesia." 
