KBR, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pengusaha dan buruh membuat kesepakatan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah pandemi Covid-19.
Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono menyebut saat ini banyak usaha yang lesu akibat pandemi. Menurutnya, beberapa perusahaan bahkan sudah tidak punya dana sama sekali.
Ia pun meminta pengusaha dan pekerja agar saling mengerti.
"Masing-masing bernegosiasi lah. Kalau (pengusaha) yang mampu ya dibayar mampu penuh, kalau (yang mampu bayar) sebagian, ya sebagian, yang lainnya dicicil sesuai dengan kemampuan masing-masing," kata Sutrisno saat dihubungi KBR, Rabu (29/4/2020).
"Tidak bisa berlaku sama bagi semua industri. Tapi kalau saling memaksakan kan repot. Karena kita juga menginginkan kaum buruh itu juga bisa mendapatkan (THR). Jangan main kaku-kakuan, kalau kaku-kakuan bagaimana nanti. Ini kan masalah yang tidak dikehendaki," lanjutnya.
Berita Terkait:
- Perusahaan Tak Mampu Bayar THR, Menaker Angkat Tangan
- Negara Bisa Subsidi Gaji Karyawan di Tengah Pandemi, Ini Contohnya
Apindo Minta Bantuan Pemerintah
Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono juga menilai, di kondisi sulit seperti ini mestinya ada bantuan dari pemerintah sebagai jalan tengah.
Sutrisno mendesak pemerintah segera mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) dari program stimulus dunia usaha yang dijanjikan.
Ia juga meminta agar pemerintah adil dalam penyaluran bantuan tersebut. Bukan hanya ke perusahaan-perusahaan besar, tapi juga perusahaan kecil hingga UMKM yang terdampak Covid-19.
Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani sudah memberikan sejumlah opsi bagi perusahaan yang kesulitan membayar THR.
Pertama, THR dibayar tidak penuh. Kedua, THR dibayar bertahap atau dicicil hingga akhir tahun. Ketiga, THR pekerja disubsidi langsung dari pemerintah.
Editor: Agus Luqman
"Kita berjumlah 75 orang dan sudah senior. Saya sudah 16 tahun di KPK, Pak Novel sudah 18 tahun, banyak juga yang pengabdian di atas 10 tahun. Ini orang-orang yang pemahamannya tidak diragukan."
"rencana memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena hasil tes wawasan kebangsaan itu, jelas merupakan pelemahan KPK" 
"Padahal makin merata spending konsumsi kita, terutama di lebaran. Maka efek ungkitnya akan makin gede," 
Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju.
Padahal, belanja daerah diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Perlu ada tahapan partisipasi masyarakat, dengan cara memberi kesempatan publik mengakses naskah RUU KUHP.
"Apakah itu penundaan transfer, atau pemotongan transfer ke daerahnya. Ini merupakan permasalahan kompleks, mulai dari paradigma, kebijakan, hingga proses teknis."
"Kegiatan lain selain nonmudik di dalam satu wilayah kabupaten kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun."
“Namun dengan adanya karakteristik bawaan virus Covid-19, kita tidak bisa kemudian berserah diri dan tidak berbuat apa-apa."
"Pemeriksaan genom ini, kata dia, untuk mengetahui apakah ada potensi mutasi virus B.1.617 ataupun B117,"
Artinya bahwa pola-pola atau bentuk kekerasan baik itu secara digital ataupun secara nyata, berikut juga dengan pembiaran-pembiaran atas sejumlah peristiwa yang terjadi
Ada potensi pelanggaran aturan serta penegakan hukum apabila ruang digital diisi dengan informasi yang keliru.
KPK tentu akan melaksanakan putusan tersebut dengan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud.
Pemolisian prediktif menjadi salah satu janji Sigit saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di DPR, akhir Januari lalu.
Masyarakat diharapkan memahami keputusan pemerintah menurunkan nominal BPUM tersebut.
"Dari kita menyimak info di medsos yang berkembang itu, beberapa pengakuan pegawai KPK soal pertanyaan tes TWK, kan aneh-aneh sekali."
Konsumsi rumah tangga Indonesia terkontraksi atau minus 2,23 persen. Sementara investasi juga turun tipis, minus 0,23 persen.
Tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK tidak diatur dalam UU KPK, maupun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019.
Titik penyekatan yang paling banyak adalah di wilayah Jawa Barat kemudian Jawa Tengah. Kemudian (penyekatan) mulai dari Palembang, Lampung, Banten, Jakarta, sampai ke wilayah Jawa Timur. 
" Akibatnya, mereka yang terpapar Covid-19 bisa menjadi fatal, bisa mengakibatkan kematian dan banyak daerah yang mengalami peristiwa seperti itu pada tahun yang lalu"
