KBR, Jakarta- Majelis Rakyat Papua (MRP) presiden terpilih melakukan pendekatan kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik Papua. Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan, konflik antara penegak hukum TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), harus dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan.
Timotius mengatakan caranya berbicara dengan semua lembaga di tanah Papua, terutama dengan masyarakat adat dan Majelis Rakyat Papua.
"Pendekatan yang perlu dilakukan oleh presiden nantinya, itu adalah pendekatan kemanusiaan. Jadi ada lembaga-lembaga, salah satunya adalah MRP sebagai lembaga negara, tapi juga adalah lembaga kultur. Sudah 9 kali Pak presiden Jokowi ke Papua, sudah perhatikan serius untuk membangun tanah Papua, tapi belum pernah ada komunikasi. Komunikasi kebijakan pembangunan dengan masyarakat adat, terutama dengan MRP," kata Timotius kepada KBR, Jumat (29/3/2019).
Timotius mengatakan, saat ini memang sulit untuk menyelesaikan konflik antara TNI-Polri dengan TPNPB, karena konflik tersebut berhadapan dengan senjata, dan mengenai perbedaan ideologi. Ia mengatakan, siapapun nanti yang menjadi presiden, harus mau duduk bersama dan menerima tawaran dari Majelis Rakyat Papua dan lembaga masyarakat di Papua lainnya.
Baca Juga:
Trauma Anak-anak Terdampak Konflik di Nduga
Ketika Ibadah Disangka Melawan Negara
Senada disampaikan Direktur Yayasan Keadilan Dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem. Kata dia, pemerintah dan DPR harus bisa melakukan pendekatan dialogis kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan militer.
"Menurut kami, masalah Papua tidak akan dapat diselesaikan melalui operasi militer. Apabila pendekatan keamanan ini dilanjutkan, maka dugaan-dugaan kasus pelanggaran HAM di Papua akan terus terjadi dan mendapat sorotan internasional. Karena itu kami memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR mengutamakan pendekatan dialogis berbasis kemanusiaan, bukan pendekatan militer, dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Karena pendekatan militer bukan solusi penyelesaian masalah Papua," kata Theo di kantor Amnesty Internasional, Jakarta, Jumat (29/3/2019).
Pasca penembakan pekerja konstruksi di Nduga, Papua, pada Desember 2018 lalu, TNI mengerahkan ratusan personil memburu TPN-OPM. Sejak itu terjadi aksi baku tembak hingga mengakibatkan jatuh korban jiwa dari kedua pihak.
Konflik bersenjata itu juga mengakibatkan ribuan warga mengungsi.
Editor: Rony Sitanggang
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
Alasan Guntur mengubah frasa di putusan MK adalah untuk mencegah agar kejadian pergantian hakim konstitusi tidak terulang lagi.
Mahfud menyebut, transaksi mencurigakan itu diduga merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain.
Tahun ini, pagu Dana Desa Rp68 triliun untuk dibagi ke 74 ribuan desa.
Erick menyebut, kontrak manajemen didorong bagi dana pensiun di BUMN sehingga deteksi korporasi bermasalah bisa dianalisis lebih awal dan mendalam.
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa Hakim M. Guntur Hamzah mengakui melakukan perubahan frasa tersebut dari “Dengan demikian” menjadi “Ke depannya”.
Salah satu buffer zone yang diusulkan ada kanal air, supaya tentu mengurangi hal-hal yang tentu tidak diinginkan.
Pengusaha punya akses terhadap modal dan kekuasaan. Buruh tidak punya. Ini memperlemah buruh ketika kemudian upahnya boleh dipotong 25 persen.
Jangan biarkan pelaku kekerasan seksual di transportasi umum bebas beraksi!
Ketua majelis hakim Abu Achmad Sidqi Amsya menyatakan Setyo Pranoto tidak bersalah dan tidak pernah memerintahkan penembakan gas air mata.
"Konser Blackpink pada 11-12 Maret 2023, warganet masih diramaikan dengan serba serbi seputar event tersebut. Bisnis baju bekas impor atau thrifting dinilai mengganggu industri tekstil dalam negeri"
Kata Zulkifli, pemusnahan dilakukan untuk melindungi konsumen dari ancaman kesehatan. Sekaligus, melindungi industri tekstil dalam negeri.
"Kita akan mulai harus selesai target. Bisa selesai atau tidak ya tergantung, harus dibaca dulu substansinya,"
