Konflik di Papua, Istana Enggan Tarik TNI dari Nduga

"Kita melihat ada tiga titik yang dikuasai oleh kelompok separatis bersenjata, itu diturunkan dalam gelar pasukan di sana. Itu tidak ujug-ujug, responsif, reaktif, dan lain-lain."

NASIONAL

Senin, 01 Apr 2019 15:08 WIB

Author

Dian Kurniati, Astri Yuwana

Konflik di Papua, Istana Enggan Tarik TNI dari Nduga

Prajurit TNI bergerak menuju Nduga, Papua, Rabu (05/12/2018). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-    Istana memastikan pemerintah tak akan menarik ratusan personil TNI tambahan dari Kabupaten Nduga, Papua, yang ditugaskan melanjutkan proyek infrastruktur jembatan di sana. Padahal, beberapa kelompok masyarakat sudah mendesak Presiden Joko Widodo menarik pasukan dari Nduga.

Deputi Bidang Pertahanan dan Keamanan Kantor Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramowardhani mengklaim pengiriman 600 personil TNI tambahan ke Nduga tersebut sudah terukur sesuai kebutuhan pengamanan proyek di sana. Menurut Jaleswari, Jokowi yang memerintahkan langsung agar ada tambahan personil untuk menjaga keselamatan warga Papua.

"Perhitungan-perhitungan itu kan berdasarkan kalkulasi obyektif di lapangan. Jadi ketika kita melihat ada tiga titik yang dikuasai oleh kelompok separatis bersenjata, itu diturunkan dalam gelar pasukan di sana. Itu tidak ujug-ujug, responsif, reaktif, dan lain-lain. Itu ada kalkulasi matang, kenapa pasukan diturunkan di sana," kata Jaleswari di kantornya, Jumat (29/03/2019).

Jaleswari mengklaim, pemerintah sudah berhati-hati menyelesaikan permasalahan di Papua. Menurut Jaleswari, TNI juga mengalami banyak perubahan, dibanding era represif era Orde Baru. Menurutnya, operasi militer era Orde Baru biasa dilakukan tanpa kalkulasi matang soal dampaknya pada masyarakat sipil.

Era Jokowi, kata Jaleswari, prinsip kehati-hatian dalam operasi militer sudah berjalan baik. Apalagi, kata dia, selalu ada pengawasan dari organisasi masyarakat sipil.

Jaleswari juga mengklaim, Jokowi sudah memahami akar masalah konflik di Papua. Misalnya Nduga, Jokowi pernah berkunjung dan melihat persoalan di sana tak sekadar keamanan, melainkan juga kemiskinan dan kesehatan yang buruk. Sehingga, menurutnya, keberadaan pasukan militer juga untuk melindungi warga sipil dari Organisasi Papua Merdeka-Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
 

Sebelumnya Majelis Rakyat Papua (MRP)  meminta pemerintah melakukan pendekatan kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik Papua.  Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, konflik antara penegak hukum TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), harus dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan.

Timotius mengatakan caranya   berbicara dengan semua lembaga di tanah Papua, terutama dengan masyarakat adat dan Majelis Rakyat Papua.

"Pendekatan yang perlu dilakukan oleh presiden nantinya, itu adalah pendekatan kemanusiaan. Jadi ada lembaga-lembaga, salah satunya adalah MRP sebagai lembaga negara, tapi juga adalah lembaga kultur. Sudah 9 kali Pak presiden Jokowi ke Papua, sudah perhatikan serius untuk membangun tanah Papua, tapi belum pernah ada komunikasi. Komunikasi kebijakan pembangunan dengan masyarakat adat, terutama dengan MRP," kata Timotius kepada KBR, Jumat (29/3/2019).

Pasca penembakan pekerja konstruksi di Nduga, Papua, pada Desember 2018 lalu, TNI mengerahkan ratusan personil memburu TPN-OPM. Sejak itu terjadi aksi baku tembak  hingga mengakibatkan jatuh korban jiwa dari kedua pihak.

Konflik bersenjata itu juga mengakibatkan ribuan warga mengungsi.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Masyarakat Sipil Tolak Rencana Presiden Menghidupkan Jabatan Wakil Panglima TNI