KBR, Jakarta- Warga Kendeng penolak pabrik semen di Rembang akan kembali melakukan aksi di depan Istana Kepresidenan jelang pengumuman tahap pertama hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS). Menurut Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Joko Prianto, malam ini rombongan sedulur penolak pabrik semen akan bergerak ke Jakarta. Agar besok aksi mengawal hasil KLHS bisa dilakukan.
"Yang pasti kita akan tetap mengawal terus, jangan sampai hasil KLHS ini masyarakat tidak tahu artinya kami tetap mengawal. Besok, kita akan aksi di depan istana lagi. Kami juga ingin minta langsung sama tim dalam KLHS," jelas Koordinator JMPPK Joko Priyanto saat dihubungi KBR, Selasa (11/4/2017)
Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Joko Prianto menambahkan, dalam aksi di depan istana kepresidenan besok tidak melakukan aksi cor kaki lagi. Lebih lanjut Joko menjelaskan, sebelum ke Jakarta, warga penolak pabrik semen juga mengunjungi makam RA Kartini. Itu dilakukan sebagai simbol agar doa warga pegunungan Kendeng dikabulkan.
"Hari ini ibu-ibu, sedulur-sedulu berziarah ke makam RA Kartini untuk berdoa.Kami berdoa semoga hasil KLHS ini sesuai fakta di lapangan, mudah-mudahan seperti yang diharapkan oleh warga Kendeng," ujarnya.
Editor: Rony Sitanggang
"Feeling saya, empat atau lima tahun lagi kita sudah tiga mengimpor bahan-bahan petrokimia. Justru bisa kita ekspor."
"Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas kemaren, tahun depan jurusnya sudah ketemu," 
"Provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batu bara, namun 'combined cycles' dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batu bara."
"Saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, ya untuk revisi UU ITE tentunya pasti," kata Menkumham Yasonna Agustus 2019 lalu.
"Tidak ada rehabilitasi kemudian juga reparasi. Itu tidak dikaitkan dengan amnesti."
"Merk kendaraan mewah tersebut di antaranya Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Bens, Range Rover, Jeep Rubicon."
"Apakah terjadi di Garuda atau BUMN lain, saya tidak menyampaikan hari ini ya berapa BUMN dan pelanggarannya seperti apa."
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."
Saksi mengatakan aparat memaksa masuk dan memanjat dinding samping dapur. Saat itu pagar asrama dikunci dan aparat tidak meminta izin atau memperkenalkan diri dan tujuan datang ke asrama.
"Justru yang LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), waria, PSK, atau pengguna narkoba suntik persentasenya kecil. Stigma ini yang perlu perhatian kita bersama."
"Dulu (masa jabatan presiden) dibatasi, supaya tidak kebablasan."
"Sejatinya, (RUU PKS) ini menunggu (RUU) KUHP."