Menkeu Minta Daerah Siapkan Strategi Tekan Inflasi

"“Setiap daerah nantinya harus menganggarkan untuk penahanan inflasi. Apakah itu dalam bentuk operasi pasar, apakah itu dalam bentuk mengurangi biaya logistik. Apapun lah.""

KBR, Jakarta– Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta kepala daerah menyiapkan strategi menekan inflasi di daerah masing-masing. Bambang mengatakan, kepala daerah harus mengalokasikan anggaran khusus untuk penangan inflasi.

Selain itu, kepala daerah juga harus memiliki strategi untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.

“Setiap daerah nantinya harus menganggarkan untuk penahanan inflasi. Apakah itu dalam bentuk operasi pasar, apakah itu dalam bentuk mengurangi biaya logistik. Apapun lah. Tapi harus ada anggaran yang siap untuk bisa mencegah inflasi, yang utamanya yang sifatnya temporer tapi tinggi. Selama ini kepala daerah karena tidak menyiapkan anggaran jadi tidak siap kalau ada inflasi yang di luar dugaan. Tapi yang penting daerah punya strategi. Saya mau tumbuh dengan cara seperti ini, sudah cukup,” kata Bambang di kantor Bank Indonesia, Jumat (22/04/16).

Bambang mengatakan, setiap daerah memiliki ancaman inflasi yang berbeda dan biasanya tidak terduga. Dia mencontohkan, situasi yang dapat memicu inflasi adalah bencana banjir. Dengan demikian, kata dia, kepala daerah seharusnya sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi itu, misalnya menyiapkan anggaran untuk operasi pasar saat harga kebutuhan bahan pangan meningkat atau menekan biaya logistik.

Bambang mengatakan, kepala daerah yang baik harus memiliki target penekanan inflasi tersendiri, tanpa harus berpatok pada angka inflasi nasional. Dengan demikian, kata Bambang, pemimpin daerah akan memiliki target yang jelas dan terfokus pada tujuannya sendiri. Selain itu, kata dia, kepala daerah juga harus memikirkan alokasi serapan anggaran karena akan mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi di daerah. Dia mencontohkan, sejak awal tahun kepala daerah harus memikirkan alokasi untuk belanja pegawai, belanja barang, dan alokasi yang signifikan untuk belanja modal.

Penyerapan Daerah Rendah

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengkritik penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang rendah. Bambang mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) cenderung mengendapkan uang di perbankan (idle), sehingga serapan dananya rendah. Padahal, kata Bambang, belanja modal dan barang yang tinggi di daerah justru akan baik untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pertumbuhan triwulan keempat kemarin, yang 5,04 persen itu sebagian adalah kontribusi dari berkurangnya dana pemda di perbankan secara drastis. Nah, kita ingin agar petumbuhan ekonomi nasional ke depan, di-drag dari daerah. Kita ingin daerah-daerah yang menjadi sumber pertumbuhan sehingga akumulasi pertumbuhan nasionalnya menjadi besar. Pertanyaannya, sudahkah kita belanja uang tersebut dengan tepat sasaran atau secara bijaksana?” Kata Bambang di kantor Bank Indonesia, Jumat (22/04/16).

Bambang mengatakan, kebanyakan pemda menyimpan dananya di perbankan dan baru aktif menggunakannya sebelum tutup buku di akhir tahun. Dia berujar, pada November tahun lalu, dana menganggur di perbankan sebesar Rp 240 triliun. Namun, pada akhir Desember, dana itu langsung menyusut menjadi hampir Rp 100 triliun. Dari angka itu, kata Bambang, ada upaya menggenjot belanja sampai Rp 140 triliun oleh pemda dalam satu bulan.

Meski ada upaya menggenjot belanja, kata dia, ternyata masih ada sisa anggaran hampir Rp 100 juta. Kata dia, nilai itu tergolong besar dan tidak bisa diremehkan. Alasannya, nilai itu setara dengan 0,9 persen produk domestik bruto, atau jika dirata-rata untuk 34 provinsi, berarti tiap daerah memiliki dana mengendap Rp 3 triliun.

Selain mengkritik serapan yang rendah, Bambang juga menyindir penggunaan anggaran untuk proyek bukan prioritas. Kata dia, penyerapan anggaran yang baik adalah menggunakan dana secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, kepala daerah juga tidak boleh berpikir asal pembukuan rapi dan menerima hasil audit “wajar tanpa pengecualian” (WTP).  

Editor: Rony Sitanggang

• penyerapan anggaran rendah
• Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
• pengendalian inflasi