Komnas HAM: Jika Ingin Selesaikan Papua, Tunjukkan 'Trust' Pada Mereka

"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengubah pendekatan dalam menyelesaikan masalah di Papua. "

KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengubah pendekatan dalam menyelesaikan masalah di Papua. Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengatakan pemerintah belum menunjukan adanya pendekatan dialog yang bermartabat dan setara, antara pemerintah dengan kelompok-kelompok di Papua.

Bahkan di tingkat kementerian lembaga masih belum ada koordinasi dan satu sikap dalam menghadapi masalah Papua sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

"Komnas HAM mendorong pemerintah proses dialog Papua damai. Caranya, pertama, munculkan trust atau kepercayaan pada seluruh pihak di Papua. Kedua, evaluasi proses pembangunan & tindakan hukum selama ini. Ketiga, gelar dialog di tingkat akar rumput untuk rumuskan apa yang mereka mau. Sebetulnya ini sudah sering digelar, tapi dialog yang terus-menerus akan lebih bermanfaat," kata Nur Kholis kepada KBR, Jumat (8/4/2016).

Ketua Komnas HAM Nur Kholis juga meminta pemerintah belajar dari langkah-langkah pemerintah periode sebelumnya dalam menyelesaikan penanganan konflik di Aceh dan Papua, mulai dari masa pemerintahan Abdurrahman Wahid hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya kira pengalaman-pengalaman itu harus di-review kembali untuk mencari apa tindakan yang tepat menghadapi situasi di lapangan saat ini. Tentu diperlukan rapat koordinasi antarpemerintah sendiri, lalu dilanjutkan dengan komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder di Papua," lanjut Nur Kholis.

Nur Kholis menduga, instansi dan lembaga pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo belum belum ada koordinasi dan belum bisa menerjemahkan dengan tepat keinginan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah Papua secara bermartabat. Padahal, Presiden sudah berusaha untuk membebaskan sejumlah tahanan politik di daerah itu.

"Bisa jadi antara statemen yang dikeluarkan Pak Jokowi itu berbeda di tingkat implementasi. Yang sulit itu bagaimana menerjemahkan keinginan Pak Jokowi dengan operasional di lapangan."

"Saya tidak mengatakan apakah saat ini pemerintah bersikap terlalu keras atau lunak dalam menyikapi masalah Papua. Yang pasti, proses dialog yang equal, menempatkan semua orang dalam keadaan setara, itu merupakan penghormatan luar biasa pada dignity (martabat) semua orang di Papua. Ini yang sulit," lanjut Nur Kholis.

Kelompok masyarakat sipil Papua Itu Kita mencatat selama 18 bulan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, lebih dari seribu orang ditangkap di Papua. Penangkapan itu menyasar aktivis pro kemerdekaan, warga masyarakat adat yang tengah menuntut hak, hingga warga biasa yang menjadi korban militer.

Kasus penangkapan terakhir menimpa 15 orang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) usai ibadah doa dan orasi di Timika, Papua. Penangkapan dilakukan usai polisi membubarkan paksa acara itu, karena dianggap berisi tuntutan referendum. Dua orang aktivis KNPB dijadikan tersangka, sedangkan 13 orang dibebaskan setelah ditahan.

Editor:  Rony Sitanggang

• Komnas HAM
• Papua
• Organisasi Papua Merdeka
• KNPB
• referendum