Kemenkeu, BI dan OJK Teken MoU Pengembangan Pasar Keuangan

" Pendalaman pasar keuangan ini untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional."

KBR, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai koordinasi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Pendalaman ini untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

“Saat ini, pasar keuangan Indonesia tentunya belum optimal. Bersama dengan BI dan OJK, pemerintah sepakat bahwa perlu upaya sinergi dalam menyusun strategi nasional yang komprehensif untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Kami menyadari masih banyak upaya dan inisiatif yang bisa kami lakukan dalam rangka mengembangkan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan nasional. Upaya dengan adanya mekanisme koordinasi yang lebih jelas sesuai pasa 33 UUD 1945,” kata Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro di kantornya, Jumat (08/04/16).

Pembiayaan ini, kata Menkeu, sangat diperlukan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan dan inklusif. Menurut Bambang, dana pihak ketiga atau dana deposito dibandingkan dengan  produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Nilai dana deposito Indonesia hanya 40,7 persen dari PDB. Nilai itu lebih rendah dari Singapura yang sebesar 137 persen, Malaysia 94 persen dan Filipina 55 persen.

Selain itu, transaksi nilai pasar modal Indonesia juga masih rendah, hanya sebesar 45,2 persen dari PDB. Padahal, nilai pasar modal Thailand mencapai 104 persen dan Malaysia 156 persen.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner, Muliaman Hadad mengatakan, pendalaman pasar keuangan adalah sebuah keniscayaan. Kata dia, berbagai macam instrumen keuangan akan menaikkan efisiensi likuiditas yang sangat diperlukan industri keuangan nasional.

Editor: Damar Fery Ardiyan 

• Kemenkeu
• Bambang Brodjonegoro