KBR, Jakarta- Panglima TNI Yudo Margono mengatakan pelanggaran disiplin dan tata tertib prajurit di 2022 meningkat 50 persen dibanding 2021, namun jumlah angka pasti tidak disebut oleh Panglima.
Yudo memerintahkan Polisi Militer (POM) menindak prajurit yang melanggar hukum, baik pidana, disiplin, dan kepatuhan berlalu lintas.
Dia ingin agar para prajurit yang terbukti melanggar aturan hukum bisa diproses tanpa pandang bulu.
"Tentunya walaupun TNI pasti juga ada salahnya selaku manusia biasa, selaku masyarakat. Ya pasti juga ada yang melanggar hukum, ada yang salah. Inilah upaya-upaya TNI dalam menegakkan ketertiban dalam menjaga para prajuritnya supaya tidak melanggar hukum ini baik hukum pidana hukum, disiplin militer maupun berlalu lintas dalam semua lini," kata Yudo di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (9/3/2023).
Panglima TNI Yudo Margono mengatakan penegakan aturan harus dilakukan untuk meningkatkan disiplin tata tertib, serta kepatuhan hukum prajurit TNI saat berdinas maupun berbaur di tengah masyarakat.
Baca juga:
- Empat Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Penjara Seumur Hidup
- Terdakwa Penyerang Pos Koramil Kisor Divonis 20 Tahun Penjara
Yudo turut menyinggung perkembangan media sosial yang ikut mempengaruhi tata nilai sosial dalam lingkungan TNI. Ia menyebut, media sosial cukup memengaruhi dan menimbulkan dampak negatif berupa beredarnya berita bohong/hoaks.
Editor: Rony Sitanggang
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
