KBR, Jakarta- Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi mencalonkan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk periode 2024-2026. Usulan ini disampaikan Retno saat menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 yang diadakan di Jenewa, Swiss pada Senin (27/02/23).
"Saya juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk memperkuat mekanisme HAM di kawasan, antara lain melalui pelembagaan dialog HAM ASEAN. Dan terakhir di dalam pertemuan saya sampaikan bahwa Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026 dengan mengangkat tema Inclusive Partnership for Humanity dan saya meminta dukungan dari semua negara terhadap pencalonan tersebut," kata Retno dalam keterangan resminya, Rabu (1/3/2023).
Retno mengatakan, tema Inclusive Partnership for Humanity bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Ia menyebut, sidang ini juga bertepatan dengan Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kata dia, deklarasi universal HAM bertujuan untuk menjadikan dunia menjadi lebih adil, setara, dan juga inklusif. Namun saat ini dunia justru tengah mengalami situasi yang penuh ketidakpastian dan tantangan.
"Pertanyaannya adalah apakah kita akan tinggal diam? atau bekerja bersama dengan lebih baik lagi? Saya tegaskan bahwa momentum peringatan 75 tahun ini harus dimanfaatkan untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM," kata Retno.
Baca juga:
- Hakim Pengadilan HAM Bebaskan Isak Sattu, Terdakwa Kejahatan HAM Berat Paniai
- Mayor TNI Helmanto Divonis Seumur Hidup, Keluarga Korban Mutilasi Puas
Penghormatan Terhadap HAM
Menlu Retno juga menyampaikan tiga hal yang perlu dilakukan yaitu, pertama adalah aksi nyata untuk kemanusiaan. Ia menyebut, penghormatan terhadap HAM adalah syarat mutlak untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas. Kata dia, perang dan konflik harus dihentikan, solusi damai untuk konflik harus dikedepankan, termasuk di Afghanistan, Palestina, Myanmar, dan Ukraina.
Kedua, Retno menegaskan pentingnya meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM. Kata dia, pencegahan merupakan aspek penting dalam perlindungan HAM.
"Selain itu kita juga perlu mengakui kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu. Tahun ini saya sampaikan di dalam pertemuan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu. Keberanian mengakui kesalahan ini penting untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan. Dan Indonesia memiliki keberanian untuk melakukan itu," kata dia.
Dan yang ketiga, Retno menyebut tentang memperkuat arsitektur HAM. Menurutnya, Dewan HAM PBB harus beradaptasi dengan tantangan HAM terkini.
"Untuk itu imparsialitas, transparansi dan dialog harus menjadi ruh Dewan HAM. Dewan HAM tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk rivalitas geopolitik," pungkasnya.
Editor: Rony Sitanggang