Bagikan:

SoftBank Mundur Dari Proyek IKN, Kepala Otorita: Jangan Khawatir

Dengan mundurnya SoftBank, Indonesia gagal memperoleh investasi senilai US$100 miliar atau sekitar Rp1.431 triliun.

NASIONAL

Sabtu, 19 Mar 2022 01:08 WIB

IKN

Truk melintas di jalan masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara IKN di Penajam Paser Utara, Kaltim, Selasa (15/3/2022). (Foto: ANTARA/Hafidz M)

KBR, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono meminta masyarakat tak perlu khawatir mengenai mundurnya SoftBank sebagai salah satu calon investor dalam pembangunan IKN.

Bambang mengatakan mundurnya investor sudah biasa terjadi dalam dunia investasi. Ia menyatakan tetap optimistis dengan membangun struktur Otorita IKN yang baik, maka investor akan datang dengan sendirinya.

"Mitra-mitra itu berbagai macam. Ada yang besar institusi besar, ada yang tingkatnya menengah, ataupun juga investor yang kelasnya juga mungkin hanya pada satu sektor atau pada satu jenis tertentu. Misalnya investor dalam pendidikan, kesehatan, atau komersil area. Jadi mohon juga masyarakat tidak usah terlalu khawatir dengan satu mundur karena ini merupakan proses, proses dari satu kerja sama dengan swasta yang sebetulnya biasa di dunia pembangunan seperti ini," kata Bambang usai diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Baca juga:


Sebelumnya, perusahaan modal ventura asal Jepang SoftBank menyatakan mundur dari pendanaan proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Dengan hal tersebut Indonesia gagal memperoleh investasi senilai US$100 miliar atau sekitar Rp1.431 triliun.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan hitungan sementara kebutuhan pendanaan untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) saat ini masih tetap 466 triliun rupiah.

Jokowi optimistis, pendanaan proyek IKN bisa didapatkan dari sejumlah sektor mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga investasi swasta.

Ia menilai otorita IKN bakal fleksibel dan lincah untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai skema yang ada.

"Itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN dan sisanya bisa berasal dari PPP (Public Private Partnership), berasal dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), berasal bisa dari murni investasi sektor swasta, bisa juga dari BUMN, atau bisa juga menerbitkan obligasi publik. Semua bisa dilakukan," kata Jokowi dalam video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden pada (15/3/2022).

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Pengungsi dan Persoalan Regulasi di Indonesia