Ini Alasan Muhammadiyah Tolak Penundaan Pemilu 2024

""Muhammadiyah tetap pada aspirasi agar semua pihak, khususnya pimpinan partai politik dan para elit, tidak memaksakan kehendak,""

KBR, Jakarta-   Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak  penundaan Pemilihan Umum (Pemilu). Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mempertanyakan klaim Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait mega data  yang menunjukan 110 juta warganet ingin pemilu ditunda.

"Saya baca beberapa lembaga survei dan data Drone Emprit sebagian besar menolak penundaan Pemilu yang menimbulkan banyak konsekuensi politik, termasuk perpanjangan masa jabatan Presiden. Muhammadiyah tetap pada aspirasi agar semua pihak, khususnya pimpinan partai politik dan para elit, tidak memaksakan kehendak," tegas Abdul dalam pesan tertulisnya pada KBR, Minggu (13/03/22).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memahami wacana penundaan pemilu bisa saja tetap bergulir. Alasannya, para elit atau tokoh politik berpengaruh dapat menggunaan kekuasaannya untuk terus mendorong ini.

"Dengan kekuasaan yang dimiliki, bisa saja mereka melakukan rekayasa politik untuk melakukan amandemen UUD atau bentuk lain untuk melanggengkan kekuasaan. Para elit itu hendaknya menyadari bahwa mereka tidak akan berkuasa selamanya," katanya.

Baca juga:

• Jokowi Tolak Wacana Tambah Masa Jabatan Presiden
• Survey LSI: Mayoritas Tolak Penundaan Pemilu 2024

Menurut Abdul, penundaan pemilu yang mendorong presiden menjabat tiga periode, itu tidak etis untuk dijalankan.

"Sejarah akan mencatat apa yang telah mereka lakukan. Semua akan menjadi catatan, termasuk bagi keluarga. Persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi etis atau tidak. Yang harusnya bicara adalah hati nurani dan tanggung jawab kebangsaan, bukan nafsu kekuasaan," ucapnya. 

Baca juga:

• Desakan Penundaan Pemilu? Begini Jawaban Istana
• Elite Parpol Tolak Penundaan Pemilu 2024

Editor: Rony Sitanggang

• Jokowi
• penundaan pemilu
• Pemilu 2024
• masa jabatan presiden