KBR, Jakarta- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan butuh sinergi program dari pemerintah pusat dan daerah, untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan akibat pandemi Covid-19.
Terhitung sejak September 2019 hingga September 2020, ketimpangan meningkat 0,05 persen atau naik 2,76 juta jiwa.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan TNP2K, Suprayoga Hadi mengatakan, butuh konvergensi dan konsolidasi program serta peran aktif daerah untuk mencapai hal itu.
"Yang pertama adalah bagaimana kita memaduselaraskan atau menajamkan juga penyaluran bantuan sosial dari tingkat pusat maupun daerah. Secara tepat waktu tepat sasaran dengan pengawasan yang lebih baik. Kemudian sinkronisasi pemutakhiran data yang menjadi kunci DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," kata Suprayoga pada acara webinar INDEF - Setahun Pandemi COVID-19: Ujian Menjinakkan Ketimpangan di Indonesia, Kamis (25/3/2021).
Menurutnya, pemerintah juga bakal mengarahkan program-program baru yang diluncurkan pada 2020 untuk dilanjutkan pada 2021. Terutama program yang dapat mencakup hingga 60 persen penduduk terbawah.
Selanjutnya, mengupayakan percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, terutama lewat program padat karya.
Terakhir, pemerintah berupaya meningkatkan sinergi dan pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha.
"Bagaimana sinergi, kolaborasi, konvergensi program-program pusat dan daerah termasuk dunia usaha, untuk bagaimana kemiskinan ketimpangan ini bisa kita upayakan agar bisa diturunkan," pungkasnya.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kenaikan angka ketimpangan dan kemiskinan dipengaruhi banyaknya pegawai yang kehilangan pekerjaan dan mengalami pengurangan jatah kerja, sehingga berpengaruh kepada penghasilan mereka.
"Selama pandemi sebanyak 2,6 juta orang menganggur, bahkan 24 juta orang yang tadinya bekerja mengalami pengurangan jam kerja akibat Covid-19. Daya beli masyarakat juga menurun 10,9 persen pers September tahun lalu," ujarnya.
Editor: Dwi Reinjani
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
