KBR, Denpasar - Sambut Raja Arab, Sejumlah Hotel di Bali Dikosongkan - Aparat Kepolisian Bali mengosongkan sejumlah hotel menjelang kedatangan rombongan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud, pada 4 Maret mendatang.
Kapolda Bali Petrus Golose mengatakan sudah memeriksa sejumlah hotel yang akan digunakan rombongan Raja Arab di kawasan Nusa Dua, Bali. Diantaranya Hotel Hilton, Lagoon Hotel, Hotel Melia dan Bulgari Hotel & Resort di Uluwatu.
"Baik kesiapan, kemudian untuk Hotel Saint Regis kemarin sudah dikosongkan, sudah dilakukan sterilisasi. Kita juga melakukan persiapan pengamanan hotel dari kedatangan sampai ke tujuan hotel," kata Petrus Golose di Denpasar, Rabu (1/3/2017).
Baca juga:
- Kedatangan Raja Arab Saudi, Bandara Ngurai Rai: Kami Siap 100 Persen
- Raja Arab Saudi ke Indonesia, Presiden Jokowi Diminta Tagih Santunan Korban Crane
Pengamanan Bali juga dilakukan oleh PolAir dan TNI AU. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan pihak keamanan Raja Arab melalui Kepala Kepolisian Arab Saudi.
Petrus Golose mengatakan, aparat akan diturunkan all out untuk mengamankan kunjungan Raja Arab, mengingat Bali merupakan kawasan wisata kelas dunia.
Direktur Lalu Lintas Polda Bali, Anak Agung Sudana mengatakan pengamanan kedatangan rombongan Raja Arab terbagi tiga rombongan yaitu pengamanan untuk rombongan raja, rombongan menteri dan pengamanan untuk rombongan pangeran.
Kepolisian telah menyiapkan kendaraan 78 unit mobil dan 38 unit motor guna menjaga perjalanan rangkaian rombongan raja Arab. Untuk mengantisipasi keamanan di jalan, kendaraan umum akan dihentikan 500 meter sebelum traffic light.
Raja Salman bin Abdulaziz membawa 1.500 rombongan ke Indonesia dalam kunjungan selama sembilan hari dari 1-9 Maret 2017. Dari sembilan hari kunjungan, enam hari diantaranya akan digunakan untuk wisata ke Bali.
Baca juga:
- Korban Crane di Mekkah Berharap Janji Raja Arab Direalisasikan
- Ini Alasan Santunan Korban Crane di Mekkah 2015 Berlarut-larut
Editor: Agus Luqman
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal hisab yang akan menghisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
