Soal Blok Masela, Jokowi Diminta Perhatikan Hak Ulayat Dan Tanah Adat

President Indonesia Institute For Maritime Studies, Connie Rahakundi Bakrie khawatir, pembangunan Blok Masela akan terbentur masalah lahan yang dimiliki penduduk setempat.

BERITA | NASIONAL

Senin, 28 Mar 2016 20:18 WIB

Author

Ade Irmansyah

Soal Blok Masela, Jokowi Diminta Perhatikan Hak Ulayat Dan Tanah Adat

Presiden Joko Widodo. Antara Foto

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta memberikan perhatian khusus pada tanah adat dan hak ulayat terkait dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang memilih Blok Masela dibangun di darat atau onshore.

President Indonesia Institute For Maritime Studies, Connie Rahakundi Bakrie khawatir, pembangunan Blok Masela akan terbentur masalah lahan yang dimiliki penduduk setempat, jika hal itu tidak diperhatikan.

"Karena setahu saya masalah pembebasan tanah itu akan menjadi sangat sulit disana karena terkait tanah adat dan ulayat. bisa dicontaohkan saat Lanal kita dibangun disana, itu lanal sampai ujung pasir punya lanal, angkatan laut. Tetapi saat kapal angkatan laut mau d bawa tidak boleh karena secara adat lautnya belum dibeli. Ini salah satu catatan kita di Jakarta tidak mengenal hal-hal seperti ini, tetapi itu terjadi disana," ujarnya kepada Wartawan di Istana negara.

Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi juga harus memerhatikan bidang pertahanan terkait dampak dari proyek tersebut. Pasalnya, letak proyek penambangan dekat dengan Australia dan satu palung dengan Barossa, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan perebutan.

"Dari pandangan saya, saya tekankan bahwa pertahanan dan ketahanan itu beragam, misalnya efek deterence kalau itu terjadi di floating atau FLNG, maka kemudian efek pada Australia karena kita harus mengingat bagaimana sebenarnya Masela dan Barosai itu sebenarnya satu palung. ini sebenarnya tadi saya berargumentasi efek kehadiran di laut itu membuat efek deterence semakin besar," imbuhnya.

Pekan lalu, Presiden Jokowi memutuskan kilang gas Blok Masela diputuskan di darat (on shore). Dengan begitu Inpex Corporation dan Shell harus mengubah rencana pembangunannya yang selama 17 tahun dilakukan di laut.  


Editor : Sasmito Madrim

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17