KBR, Jakarta - Organisasi LGBT, Arus Pelangi, menuntut penjelasan pemerintah yang akan memblokir empat situs organisasi LGBT.
Ketua Arus Pelangi, Yuli Rustinawati, mengatakan pemerintah harus memiliki kajian konten yang kuat sebelum menutup situs tersebut. Kata dia, pemerintah tidak bisa menutup situs berdasarkan suka atau tidak suka.
"Mereka bilang coba tutup saja website-nya, tanpa mereka melihat isi website itu apa. Mengandung pornografi nggak?" ungkapnya kepada KBR, Senin, 7/3/2016.
Yuli menambahkan, situsnya tidak menampilkan pornografi seperti yang dituduhkan pemerintah. Dalam situs aruspelangi.org, pihaknya menyajikan konten pendidikan keberagaman seksualitas dan advokasi kebijakan berbasis HAM.
"Maksudku harus ada analisa yang panjang, kemudian bisa dibilang berbahaya dalam kategori pornografi. Mungkin jangan-jangan dia belum pernah lihat website-nya juga. Mungkin dia langsung curiga," jelasnya.
Dia menegaskan, pihaknya juga menentang pornografi anak, baik itu dilakukan oleh homoseksual atau pun heteroseksual.
"Kalau ada yang melanggar hukum, mau itu homoseksual atau heteroseksual, kami akan dukung penegakan hukum," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Informatika DPR meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs komunitas LGBT. Perlindungan Anak Indonesia juga meminta hal serupa. Kemenkominfo mengaku masih mengkaji konten situs itu.
Editor: Quinawaty Pasaribu
Blokir Situs LGBT, Arus Pelangi: Lihat Dulu Isinya, Jangan Langsung Curiga
"Kalau ada yang melanggar hukum, mau itu homoseksual atau heteroseksual, kami akan dukung penegakan hukum."

Diskusi LGBT di Jakarta. Foto: KBR
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NASIONAL
Pemerintah Integrasikan Transportasi Publik Jabodebek
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Panda Nababan: Berpolitik Tidak Mengenal Istilah Karbitan
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Harga Beras Masih Tinggi, Pemerintah Tambah Stok Beras untuk OP
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Social Commerce Dilarang, Pedagang Untung atau Rugi?
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Seluk Beluk Gangguan Makan
Waspada Eating Disorder
Jadi Ketum PSI, Kaesang Akan Sowan Presiden
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
Tolak Relokasi Pulau Rempang, Warga Dituduh Langgar UU ITE
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan,"
Kaesang: PSI Terbuka untuk Semua Parpol
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
Presiden Jokowi: Mau Pilih Prabowo, Anies, Ganjar, Silakan
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Melani Budianta, Menikmati Sastra Lintas Zaman
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pro dan Kontra Larangan Social Commerce
Pelarangan itu kurang tepat.
Lama Menggantung, MenPAN-RB Desak Pengesahan RUU ASN
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Siswa di Rempang Trauma, Mendikbud Diminta Segera Kirim Tim
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
Bursa Karbon, OJK: Lebih Cepat Dibanding Negara Lain
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
Buka Pasar Karbon RI, Jokowi Ungkap Potensi 3 Kuadriliun
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
Konflik Rempang Eco, Bahlil: 300 KK Sukarela Pindah
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
Konflik Rempang Eco, Bahlil: Tidak Direlokasi, Hanya Digeser
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
Dua Hari Gabung ke PSI, Kaesang Jadi Ketua Umum
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Jokowi Perintahkan Penyelesaian Masalah Lahan di Rempang Mengedepankan Hak Masyarakat
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Jokowi Minta Media Buat Berita Berkualitas dan Berimbang
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Wali Kota Derna Libya Ditahan Karena Bendungan Jebol
Pengunjungnya Sepi, KemenpanRB Terus Awasi Mal Pelayanan Publik
Kabar Baru Jam 8
Social Commerce Dilarang, Pedagang Untung atau Rugi?