10 Rekomendasi Demokrat, Ini Jawaban Istana

""Jadi sah-sah saja ada rekomendasi atau masukan apalagi dari sebuah partai besar bernama Demokrat." "

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo   bakal mempertimbangkan 10 Rekomendasi Partai Demokrat dari hasil Rapat Konsolidasi Partai Demokrat di Surabaya, Jawa Timur kemarin. Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan,  rekomendasi   bakal dijadikan masukan bagi perbaikan program pemerintah kedepannya.

"tentu adalah hak setiap siapapun juga untuk memberi masukan kepada Presiden dan masukan itu tentu akan dilihat sebagai sebuah masukan yang oleh Presiden apakah bisa ditindak lanjuti atau tidak. Tentu itu dilihat situasi dan kondisi yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini, "ujar Juru Bicara Presiden Johan Budi  kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/03). 

Johan melanjutkan, "jadi sah-sah saja ada rekomendasi atau masukan apalagi dari sebuah partai besar bernama Demokrat." 

Meski demikian Johan membantah  tudingan   soal penggunaan APBN besar-besaran untuk pembangunan infrastrukur sehingga mengganggu alokasi penanggulangan kemiskinan. Pasalnya kata dia, meski tahun 2016 ini pembangunan infrastruktur dilakukan dimana-mana, tetapi program-program pemerintah demi kesejahteraan rakyat juga tetap dilakukan.

"Saya kira pemerintahan sekarang menanggulangi kemiskinan juga. Banyak dana-dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan. Misalnya program pemerintah di antaranya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kartu-kartu sejenisnya. Itu kan dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan." Ujarnya.

Kata dia, pihak luar tidak mengetahui secara detail apa yang ada di dalam pemerintahan saat ini secara mendalam.

Sebelumnya, Partai Demokrat k mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kritikan kali ini dilakukan dengan memberikan 10 Rekomendasi hasil rapat konsolidasi nasional Partai Demokrat  yang dihadiri 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat seluruh Indonesia  dan  Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

10 Rekomendasi tersebut menyoroti masalah pembangunan infrastruktur, penyerapan anggaran, ekonomi, pengangguran dan tenaga honorer, penegakan hukum, korupsi, narkoba dan terorisme. Selain itu, masalah sepak bola dan kemelut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Di bidang pembangunan infrastruktur, Demokrat mendukung kebijakan pemerintah untuk kepentingan ekonomi dalam jangka panjang. Namun, Demokat menilai pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di berbagai daerah, tidak berlandaskan kekuatan APBN sehingga pengentasan kemiskinan terabaikan.

Editor: Rony Sitanggang

• SBY
• Presiden Jokowi
• 10 rekomendasi demokrat
• johan budi