Pakai APBD 2014, Tidak Ada Anggaran Perjalanan Dinas dan Bansos

"Kementerian Dalam Negeri akan menghilangkan hampir seluruh anggaran perjalanan dinas dan bantuan sosial dalam APBD DKI tahun ini."

KBR, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri akan menghilangkan hampir seluruh anggaran perjalanan dinas dan bantuan sosial dalam APBD DKI tahun ini. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, ini lantaran DKI akan memakai APBD tahun lalu. Di mana jumlahnya lebih kecil hampir Rp 1 triliun dibanding nilai APBD 2015 yang batal disetujui. Kata Donny, Kemendagri akan menyeleksi lagi anggaran DKI supaya fokus hanya untuk membiayai belanja wajib dan belanja infrastruktur.

“Nah belanja apa saja yang boleh dibayarkan, dikeluarkan? Belanja wajib, belanja mengikat yang betul-betul khusus untuk pembangunan di DKI yang sudah commited itu. Itulah semua yang akan dibiayai untuk 9 bulan ke depan. Nah di luar itu katakanlah, rapat-rapat kerja kemudian perjalanan dinas ke luar negeri segala macam, itu nyaris kita tiadakan. Jadi hanya betul-betul fokus pada pembangunan di DKI,” kata Reydonnyzar kepada KBR, Sabtu (21/3).

Donny menambahkan, belanja infrastruktur yang sudah mengikat yang akan dibayar tahun ini antara lain pembiayaan Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp 4,6 triliun. Anggaran Transjakarta sebesar Rp 1 triliun, pembangunan gorong-gorong, peningkatan jalan layang, pendidikan, kesehatan, serta kebersihan. Sebelumnya Kemendagri meminta DKI Jakarta mengevaluasi lagi anggarannya karena banyak pos anggaran yang terlampau besar. Misalnya, belanja jasa kantor, perjalanan dinas, belanja pegawai dan bantuan sosial dan hibah.

Editor: Malika 

• APBD DKI
• Bansos
• Perjalanan Dinas
• Kemendagri