NASIONAL
Saran Jokowi Soal TKI ke Pemerintah Pusat
"Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke negara yang tidak memiliki MOU dengan Indonesia. Permintaan ini diungkap Jokowi saat memberikan sumbangan untuk pembebasan TKI Satinah yang terancam dihukum pancung."
Novaeny Wulandari
KBR68H, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke negara yang tidak memiliki kerjasama (MoU) dengan Indonesia.
Permintaan ini diungkap Jokowi saat memberikan sumbangan untuk pembebasan TKI Satinah yang terancam dihukum pancung.
Menurut Jokowi, pengiriman TKI ke negara tujuan yang tak memiliki MoU bakal menyusahkan TKI dan pemerintah jika terjadi masalah.
"Pengiriman TKI ke Arab Saudi, atau negara yang tidak melakukan perjanjian tertulis dengan Republik Indonesia. Karena TKInya memiliki kedudukan lemah dan rentan terhadap hal-hal yang bersifat hukum seperti sekarang ini," ujar Jokowi di Balai Kota.
Hari ini aktivis pembela buruh migran menemui Gubernur DKI Jakarta, meminta sumbangan untuk menyelamatkan TKI Satinah.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi memberikan sumbangan yang disimbolkan dengan uang Rp 10 ribu. TKI Satinah didakwa membunuh majikannya, Nura Al Garib.
Keluarga korban menuntut uang tebusan hukuman mati Rp 21 miliar. Sementara Pemerintah menyatakan hanya mampu membayar uang diyat senilai Rp 12 miliar.
Editor: Erric Permana
- Jokowi
- TKI
- Satinah
- Sumbangan
- Hukuman Mati
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!