KBR68H, Jakarta - Kelompok difabel kecewa berat hanya 5 kampus negeri yang mencabut syarat diskriminatif SNMPTN. Syarat itu melarang tunanetra, tunarungu dan tunawicara ikut seleksi.
Padahal, Senin (31/3) ini adalah hari terakhir daftar SNMPTN. Wakil Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Mahmud Fasa mengatakan akan mengadu pada SBY dan Ombudsman.
Dia berharap surat itu membuat ujian mandiri tiap kampus lebih longgar. Bahkan dia ingin syarat diskriminatif di SNMPTN bisa hilang tahun depan.
"Buat kami masih jauh dari harapan. Jauh, jauh. Informasinya ada perubahan, tapi kami cek di website tidak ada perubahan. Tetap saja. Ini kami lagi berunding untuk menyurati presiden dan Ombudsman," kata Mahmud Fasa pada KBR68H, Senin (31/3) siang.
Mahmud Fasa memperkirakan hanya 5 kampus negeri yang sudah merubah syarat itu. Sementara, sekitar 60 kampus lainnya masih menolak, dengan berbagai alasan yang menurut Mahmud tidak masuk akal.
Pihaknya akan terus mengawal isu ini agar syarat diskriminatif bisa dicabut dari SNMPTN tahun depan. Pihaknya juga mendesak Presiden SBY selesaikan RUU Disabilitas sebelum lengser.
Editor: Pebriansyah Ariefana
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
