KBR, Jakarta - Pemerintah dinilai masih ragu-ragu menetapkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah meski telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto beralasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto belum mengkaji lebih jauh dampak penerapan larangan tersebut.
Ia menduga, Kepala Negara masih belum mengambil keputusan yang kuat karena masih berbeda pandangan dengan jajarannya.
"Jangan mencla-mencle atau mudah ditakut-takuti oleh pihak investor, Undang-undang direvisi untuk meralat persoalan larangan ekspor Ini. Masa sekarang Undang-undang sudah direvisi, mau direvisi lagi. Jadi pemerintah harus tegas melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Di sana kan jelas dilarang ekspor mineral mentah sampai tahun 2023," ucap Mulyanto kepada KBR, Jumat, (17/02/2023).
Baca: Setelah Nikel dan Bauksit, Jokowi Akan Setop Tembaga
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto menambahkan, pemerintah harus berkomitmen pada program pengelolaan sumber daya alam untuk mensejahterakan rakyat seperti yang diatur dalam Undang-Undang.
Namun, ia menduga saat ini ada gerakan dari kelompok tertentu yang berupaya menggagalkan niat pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor tembaga. Seperti pengusaha hingga pembantu Kepala Negara.
Baca juga: Hilirisasi, Pengusaha Diminta Bersiap Hadapi Larangan Ekspor Minerba
Kelompok ini, lanjut Mulyanto, memunculkan opini bahwa kebijakan pelarangan ekspor tembaga masih belum bisa dilaksanakan karena industri lokal belum siap menyerap produk hilir mineral.
"Kelompok ini menyebut kebijakan pelarangan ekspor tembaga akan mematikan tambang dan industri mineral. Para pekerja tambang dan industri mineral akan kehilangan pekerjaan serta akan terjadi kemerosotan penerimaan negara dari royalti dan bea keluar ekspor mineral," imbuhnya.
Editor: Kurniati Syahdan
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
