Koalisi Sipil: Pembentukan Kodam Bertentangan dengan Reformasi TNI

""Pembentukan Kodam menurut kami juga bertentangan dengan agenda restrukturisasi komando teritorial""

KBR, Jakarta- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di tiap Provinsi bertentangan dengan semangat reformasi TNI. Pengacara Publik LBH Jakarta Teo Reffelsen menyebut salah satu mandat reformasi TNI adalah  adanya perubahan struktur, kultur dan kebijakan di tubuh TNI.

Dia menilai rencana pembentukan kodam tersebut akan membuka peluang TNI berpolitik di daerah serta tidak adanya urgensi yang jelas.

"Sehingga rencana pembentukan Kodam akan memperluas kehadiran militer di ranah-ranah sipil. Kedua rencana pembentukan Kodam menurut kami juga bertentangan dengan agenda restrukturisasi komando teritorial yang menjadi salah satu juga bagian penting dari agenda reformasi TNI," kata pengacara publik LBH Jakarta Teo Reffelsen kepada KBR, Minggu (12/02/2023).

Teo menyebut jika ada pembentukan kodam, maka akan ada juga pembentukan struktur teritorial di bawahnya. 

Dia menilai rencana tersebut akan membebani negara dengan anggaran negara yang bertentangan dengan kebijakan Minimum Essential Force (MEF) TNI yang seharusnya diperuntukan untuk sistem persenjataan serta kesejahteraan prajurit TNI.

Baca juga: 

• Hakim Pengadilan HAM Bebaskan Isak Sattu, Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Paniai
• Mayor TNI Helmanto Divonis Seumur Hidup, Keluarga Korban Mutilasi Puas

Sebelumnya rencana pembentukan Kodam di seluruh provinsi diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Jumat. (10/2). Kata dia, penambahan Kodam untuk memperkuat teritorial dan kerja sama dengan Polda yang ada di seluruh provinsi. Saat ini, ada 15 Kodam di Tanah Air.

Editor: Rony Sitanggang

• pembentukan kodam di semua provinsi
• Dudung Abdurachman
• LBH Jakarta