Luhut: Transisi Energi Jangan Sampai Bebani Masyarakat

""Selain menurunkan emisi kita harus betul-betul melakukan transisi energi yang berkeadilan. Pertama, transisi energi memerlukan biaya yang besar.""

KBR, Jakarta— Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, proses transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan dan tidak membebani ekonomi masyarakat kendati membutuhkan biaya yang sangat besar.

"Selain menurunkan emisi kita harus betul-betul melakukan transisi energi yang berkeadilan. Pertama, transisi energi memerlukan biaya yang besar. Tentu banyak negara miskin dan berkembang tidak mampu atau tidak mau membebani masyarakatnya. Apalagi di masa pandemi ini. Beban sudah semakin berat," katanya mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam acara Peluncuran Transisi Energi G20, Kamis (10/2/2022).

Baca Juga:

Ini 7 Strategi Pemerintah Mengejar Target Bauran Energi 23 Persen

Kementerian ESDM: EBT Masih Minim, Penggunaan Batu Bara Berpotensi Tingkatkan Emisi Karbon

Luhut tidak memungkiri, peralihan energi itu akan berdampak pada perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, dan orientasi bisnis dalam negeri di masa mendatang.

Lebih lanjut, kata dia, Indonesia akan mengangkat tiga fokus utama untuk transisi energi berkelanjutan dan berkeadilan, yakni akses energi, teknologi, dan pendanaan pada Presidensi Indonesia di KTT G20.

Menurut Luhut, bagian penting dari transisi energi ialah mendorong industri yang lebih hijau. Dia mencontohkan, pembangunan kawasan industri hijau yang akan berjalan di Kalimantan Utara. 

"Di sini kita memerlukan investasi dan kontribusi dari sektor swasta, filantropi, dan bentuk-bentuk pendanaan inovatif yang bisa mengafirmasi komitmen pendanaan US$100 miliar per tahun dari negara-negara maju kepada negara berkembang," ujarnya. 

Editor: Rony Sitanggang

• investasi EBT
• EBT
• bauran energi
• luhut pandjaitan
• Transisi Energi