KBR, Jakarta— Kementerian Perdagangan berjanji akan memastikan ketersediaan pasokan kedelai untuk konsumsi domestik dalam beberapa bulan ke depan kendati harganya masih tetap tinggi.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menyebut, ketersediaan stok itu akan dipenuhi melalui jalur impor untuk menjamin konsumsi masyarakat dan kelangsungan usaha 150 ribu perajin tahu dan tempe.
"Karena pasokan nasionalnya enggak ada maka kita pastikan kelancaran impor bahan baku kedelainya. Jangan sampai berhenti karena importir sempat berhenti karena harga ketinggian. Bukan hanya perajin tahu dan tempe. Importir juga takut untuk mengimpor harga tinggi nanti tidak dibeli oleh perajin tahu dan tempe. Jadi kita pastikan dulu mereka melakukan importasi dan dalam waktu dekat, saya melakukan edukasi publik akan ada kenaikan harga tahu dan tempe," katanya kepada KBR, Senin (21/2/2022).
Baca Juga:
- Ribuan Pengrajin Tempe Tahu di Jabar Akan Mogok Produksi, Kapan?
- Harga Tahu Tempe Berpotensi Naik Usai Lebaran
Oke memprediksi kenaikan kedelai akan terjadi hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan harga kedelai di tingkat perajin akan mendekati Rp12.000 per kg.
Dengan begitu, kata dia, maka harga jual tempe di tingkat konsumen naik hingga Rp300 per kg atau menjadi Rp10.600 per kg, disusul naiknya harga tahu dari Rp650 menjadi Rp700 per potong.
Oke menambahkan, mahalnya harga kedelai disebabkan timbulnya masalah di negara importir dan cuaca buruk yang melanda Amerika Selatan (AS) sebagai negara importir.
Lonjakan harga itu juga dipengaruhi oleh reformasi kebijakan peternakan di Tiongkok yang membutuhkan kedelai dalam jumlah besar untuk pakan lima miliar ekor babi.
"Ada reformasi kebijakan peternakan khususnya babi, karena dua tahun sebelumnya ada penyakit flu babi seperti flu burung sebelumnya sehingga sekarang negara Cina memborong. Jadi ada pembelian besar-besaran yang mengangkat harga internasional. Selain itu harga ini juga dipengaruhi biaya logistik yang tinggi," imbuhnya.
Editor: Agus Luqman
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
