KBR, Jakarta - Bank Indonesia (BI) bersama Bareskrim Polri memusnahkan 50.087 lembar uang palsu rupiah.
Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI Yudi Harymukti mengatakan uang palsu itu terkumpul berdasarkan hasil temuan dari proses pengolahan uang dan klarifikasi masyarakat di BI selama Januari 2017-Januari 2018.
Tetapi, kata Yudi, itu bukan barang bukti dari kasus tindak pidana pemalsuan uang.
"Itu berasal dari hasil setoran bank ke BI, plus klarifikasi masyarakat. Jadi perbankan melakukan kegiatan setoran dan penarikan. Khusus untuk setoran, mereka menyetorkan uang ke Bank Indonesia, dan tentunya kami melakukan sortasi uang," ujar Yudi di Bank Indonesia (26/2/2020).
Yudi Harymukti mengatakan uang palsu yang dimusnahkan hari ini berupa pecahan Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Uang palsu pecahan Rp50 ribu paling banyak ditemukan, mencapai lebih dari 28 ribu lembar.
Menurut Yudi praktik pemalsuan uang masih menggunakan cara yang sederhana. Sehingga sebetulnya tidak sulit untuk dibedakan dengan uang asli.
"Jadi 93 persen dari pemalsuan uang yang kita temukan, itu mayoritas masih menggunakan laserjet sama inkjet. Jadi ya mesin yang kita sebut multifungsi, copy, scan, print, mesin-mesin multifungsi. Kemudian sisanya metode yang cukup manual juga dengan cara sablon, cetak offset," katanya.
Sejak 30 Agustus 2019, BI menjalin kerja sama dengan Polri, untuk pemeriksaan barang bukti pengungkapan kasus uang palsu, pemberian keterangan ahli dalam pengungkapan kasus uang palsu, sosialisasi atau edukasi terkait rupiah, dan koordinasi dan pertukaran informasi.
"Pemusnahan uang palsu merupakan wujud pelaksanaan amanat pengelolaan uang yang dimandatkan kepada BI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," tulis BI dalam keterangan resminya.
Editor: Agus Luqman
Sadida Hafsyah
Temuan BI, 93 Persen Uang Palsu Dicetak dengan Mesin Copy Multifungsi
"Mayoritas masih menggunakan laserjet dan inkjet. Jadi mesin yang kita sebut multifungsi, copy, scan, print, mesin-mesin multifungsi. Sisanya metode yang cukup manual dengan cara sablon dan offset."
BI dan Bareskrim Polri memusnahkan puluhan ribu lembar uang palsu di kantor BI, Jakarta, Rabu (26/2/2020). (Foto: KBR/Sadida Hafsyah)
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Nelayan Maros Mengeluh soal Perizinan saat Bertemu Jokowi
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.Tak Masuk Akal, Impor Beras Saat Panen Raya
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.Kali Pertama, Ada THR bagi Guru ASN Daerah non-Penerima Tunjangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.Catatan Persiapan Mudik Lebaran 2023
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.Jokowi: Jakarta Itu Pagi Macet, Siang Macet, Sore Macet, Malam Macet
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.Tercapit Mentalitas Kepiting
Orang dengan mentalitas kepiting sulit mendukung orang lain.Menaker: THR Pekerja Tidak Boleh Dicicil
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.Mensos: Anggaran Bansos Bencana Menipis
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.Pemudik 123 Juta Orang, Infrastruktur Belum Maksimal
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.Kinerja Bulog, CBP, dan Impor Beras
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. Pemilu 2024, KPU Dorong Ada Gerakan Tolak Politik Uang di Tiap Kampung
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,Polri: Tak Ada PPKM, Jumlah Pemudik Diprediksi Melonjak
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.Pengeklaim JHT dan JKP Timpang, Menaker: Belum Tersosialisasi
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"Pola Makan dan Olah Tubuh yang Pas selama Ramadan
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. Patuhi Bawaslu, KPU Beri Waktu Prima Perbaiki Dokumen
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"Vonis Bebas Terdakwa Kanjuruhan, Presiden Didesak Bentuk Tim Independen
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.Atur Bujet Self-Reward yang (Beneran) Self-Loving
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di KantongFIFA Batalkan Drawing Piala Dunia U20, Begini Harapan Gibran
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."Kemenkes Tambah Uang Saku Dokter Magang di Daerah Terpencil
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"Tekan Kenaikan Harga, Impor Daging Sapi dari Brasil
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Badai PHK dan Tingginya Pengangguran
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 10
Desakan Bikin Layanan Konsultasi Psikologi di Kampus
Most Popular / Trending