KBR, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan Sensus Penduduk pada 2020 mendatang. Namun, sensus belum akan menjangkau warga Indonesia yang berada di luar negeri.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro khawatir sensus penduduk 2020 tidak akan akurat karena tidak sampai mencatat WNI di luar negeri.
"Tenaga kerja wanita yang banyak di luar negeri usia produktif, berpotensi tidak akan tersensus. Sehingga, kemungkinan ada gap nanti yang bisa mengganggu akurasi," kata Bambang di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Rabu (14/2/2018).
Hari ini BPS menggelar acara "Kick Off Meeting Persiapan Sensus Penduduk 2020".
Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menyatakan selama ini pemerintah tidak pernah melakukan pencacahan kepada WNI yang berada di luar negeri. Karena itu, untuk meningkatkan akurasi, diperlukan kerja sama dengan Kedutaan Besar Indonesia terkait jumlah WNI yang berada di luar negeri.
"Selama ini memang kita tidak mensensus, karena presentase jumlahnya juga kecil. Kedua, sensusnya memang sulit. Jadi memang selama ini kita tidak pernah mencacah untuk penduduk yang di luar negeri," kata Kecuk Suhariyanto.
Pada Sensus Penduduk 2020 mendatang, BPS tidak hanya menggunakan metode sensus PAPI (Paper and Pencil Interviewing) namun juga menggunakan CAPI (Computer Assistance Personal Interviewing) dan CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Meski begitu, sensus nanti tidak menyasar WNI di luar negeri.
Sensus Penduduk pada umumnya dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 0 (nol) atau dalam jangka waktu kelipatan sepuluh tahun. Pemerintah sebelumnya melakukan sensus penduduk pada 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2000. Terakhir sensus penduduk dilakukan pada 2010 lalu.
Baca juga:
Editor: Agus Luqman
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
