BIN Klaim DPR Setujui Penambahan Kewenangan Intelijen

"Jadi memanggil dalam rangka pendalaman penyelidikan bukan penyidikan seperti polisi. Jadi sederhana saja yang kita minta,"

BERITA | NASIONAL

Senin, 29 Feb 2016 20:55 WIB

Author

Ade Irmansyah

BIN Klaim DPR Setujui Penambahan Kewenangan Intelijen

KBR, Jakarta- Badan Intelijen Negara (BIN) mengklaim Komisi Pertahanan DPR menyetujui penambahan kewenangan. Kewenangan lebih BIN terkait  memanggil paksa seseorang yang terduga terkait separatisme, radikalisme dan terorisme. Kepala BIN, Sutiyoso mengatakan, hal ini merupakan sesuatu yang lumrah untuk mendeteksi sejak dini rencana aksi teror.

Kata dia, hal ini juga sudah diterapkan di negara-negara maju di Eropa dan Malaysia serta Singapura. Dia menegaskan,  tidak pernah meminta kewenangan menangkap seperti yang banyak diberitakan.

"Ya perlunya seperti itu, mereka kan makin pelit berkomunikasi kan, pada saat itulah kita perlu memanggil dia. Jadi memanggil dalam rangka pendalaman penyelidikan bukan penyidikan seperti polisi. Jadi sederhana saja yang kita minta," ujar Kepala BIN, Sutiyoso  kepada wartawan di Kantor Presiden, Senin (29/02). 

Sutiyoso melanjutkan, "perlu diketahui intelijen di luar negeri itu sekarang paragdigmanya sudah berubah. Saat negaranya terancam dengan teroris mereka mengutamakan keselamatan rakyat dan negaranya. Memberikan kewenangan yang besar kepada aparat kepolisian dan intelijen. Termasuk Malaysia, kita saja yang meninabobokan teroris."

Kepala BIN, Sutiyoso menambahkan,  selama ini hanya bisa mendeteksi terkait rencana aksi teror, tanpa bisa mencegah.

Sebelumnya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengkritik wacana revisi undang-undang untuk menambah kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN). Kata dia, tampak aneh jika BIN secara tiba-tiba meminta kewenangannya ditambahkan. Apalagi, hal itu diminta sesaat setelah terjadi aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Dia khawatir, kewenangan lebih nantinya bisa disalahgunakan dan sangat berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Foto Ikatan Besar Mahasiswa UI Tidak Akui Jokowi - Ma'ruf Hoaks

Jokowi Didesak Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM di Periode Kedua

Kanker Payudara dan Tubuh Perempuan

Kabar Baru Jam 15