KPK: Kebijakan Pemerintah Lebih Menguntungkan Pemodal

"KBR68H Jakarta - Tata kelola pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah dinilai tidak transparan dan rawan korupsi."

KBR68H Jakarta - Tata kelola pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah dinilai tidak transparan dan rawan korupsi. Ini merupakan hasil Koordinasi Supervisi dan Pencegahan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Salah satu Pempinan KPK, Busyro Muqoddas menjelaskan, banyak kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan pemodal.

"Masih ada kebijakan yang belum sepenuhnya transparan dan ini rawan fraud, rawan koruptif dan rawan korupsi. Karenanya itu kami mencegah dan bersama BPKP dll. Kemudian yag kedua, masih ada kebijakan-kebijakan pusat dan daerah yang belum berorientasi pada spirit yang diamanatkan oleh pasal 33 tadi," kata Busyro Muqodas di Kantor KPK, (28/2).

Pempinan KPK Busyro Muqodas menambahkan tata kelola pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat memicu terjadinya konflik horizontal. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan sendiri telah berlangsung selama dua periode sejak 2012. Program ini merupakan bagian dari kewenangan KPK untuk melakukan koordinasi, supervisi dan monitoring terhadap jalannya pemerintahan pusat hingga daerah.

Editor: M Irham

• transparansi
• korupsi
• pemodal
• kebijakan