Imbas Anggaran Minim pada Perlindungan TKI

"Anggota Komisi Tenaga Kerja DPR Rieke Diah Pitaloka menilai minimnya perlindungan TKI oleh Pemerintah lantaran anggaran yang disiapkan sangat sedikit."

KBR68H, Jakarta - Anggota Komisi Tenaga Kerja DPR Rieke Diah Pitaloka menilai minimnya perlindungan TKI oleh Pemerintah lantaran anggaran yang disiapkan sangat sedikit.

Rieke mengatakan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk perlindungan TKI di semua negara tujuan pada tahun 2014 menurun. Anggaran perlindungan pada tahun 2013 sebesar Rp 124 miliar, sementara untuk tahun 2014 sebesar Rp 99 miliar per tahunnya. Penurunan anggaran tersebut juga terjadi di negara-negara tujuan TKI seperti Arab Saudi dan Malaysia.

"Tahun 2013 misalnya, anggaran perlindungan itu di Saudi, di Riyadh ada Rp 9,8 miliar. Tetapi tahun 2014 dengan kasus seperti ini hanya ada Rp 5,5 miliar ini sangat tidak manusiawi sekali dari sisi anggarannya saja. Begitu juga perlindungan di Kuala Lumpur yang dari Rp 15 menjadi Rp13 miliar. Mudah-mudahan pada APBN perubahan yang akan datang kami meminta bantuan." ujar Rieke

Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka juga heran terkait keputusan pencabutan moratorium pengiriman TKI. Pasalnya, DPR tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi yang dilaksanakan kemarin.

Untuk itu pihaknya akan melayangkan surat untuk meminta keterangan mengenai hal tersebut, kepada lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan BNP2TKI.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman perlindungan TKI. Ini menyusul dicabutnya penghentian sementara pengiriman TKI oleh Pemerintah Arab Saudi.

Editor: Anto Sidharta

• Anggaran Minim
• Perlindungan TKI
• Rieke Dyah Pitaloka