KBR, Jakarta - Kementerian Kesehatan RI mengakui ada kendala dalam program pemberian peralatan Ultrasonografi (USG) ke puskesmas di Indonesia.
Hal itu disampaikan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr Maria Endang Sumiwi menjawab pertanyaan anggota Komisi IX DPR.
Pembagian USG ke puskesmas di seluruh Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia, dan mengejar target penurunan prevalensi hingga 14 persen pada 2024.
Maria Endang Sumiwi mengatakan Kemenkes akan melakukan evaluasi dan membahas upaya mengatasi kendala itu di internal kementerian.
"USG memang kami belum bisa memenuhi 100 persen di tahun 2022. Kita ditugaskan sebetulnya oleh bapak Presiden waktu kemarin rapat di BKKBN bahwa USG nya tidak usah nunggu di tahun 2024. Tetapi dipenuhi di tahun 2023. Nah mungkin nanti perlu kami bahas di internal," ujar Maria Endang, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (26/1/2023).
Baca juga:
- Jarak Melahirkan dan Hamil Terlalu Dekat Sebabkan Stunting
- 1001 Cara Mengejar Target Penurunan Stunting
Maria Endang Sumiwi menambahkan terkait dengan fasilitas pemberian USG ini pihaknya telah berkoordinasi bersama pemerintah kabupaten atau daerah setempat.
Pada 2022 lalu, tercatat ada 66,7 persen atau 6.886 puskesmas yang sudah dilengkapi USG. Selain itu, sudah ada 42 persen puskesmas (4.392 puskesmas) memiliki dokter yang terlatih melakukan USG.
Tahun ini, Kemenkes menargetkan bertambah 1.943 puskesmas yang dilengkapi USG. Pada 2024, jumlahnya akan ditambah lagi 1.492 puskesmas yang memiliki alat bantu diagnostik melihat kondisi janin di dalam rahim ibu hamil ini.
Nantinya, bakal ada 10.321 USG tersedia di 10.321 puskesmas di Indonesia. Dengan bantuan peralatan USGH itu, ibu hamil di Indonesia bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan dengan USG, dan sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting.
Editor: Agus Luqman