KBR, Jakarta — Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) meminta kepada pemerintah untuk menahan sementara kebijakan penaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyebut, saat ini pelaku usaha baru bangkit dan pulih dari pukulan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah perlu menimbang ketetapan tersebut pada paruh kedua tahun ini.
Jika dipaksakan, Ikhsan khawatir kebijakan tersebut akan berdampak terhadap bengkaknya biaya operasional para pelaku usaha mikro.
"UMKM ini belum pulih dari luka akibat Covid-19. Prediksi Akumindo baru pulih seperti saat 2019 itu nanti di saat kuartal II/2022. Jadi respons kami terhadap kenaikan harga itu, jangan dulu sekarang. Nanti lihat, pada saat pulihnya UMKM saat kuartal II/2022. Apakah bisa dinaikkan atau tidak? Harus cukup bijak melihatnya," kata Ikhsan saat dihubungi KBR, Rabu (05/01/2021).
Baca Juga:
- Pemerintah Bakal Naikkan Porsi KUR Rp350 Triliun di 2022
- Tahun Depan, Investasi di Daerah Wajib Gandeng Pengusaha Lokal
Kebijakan pemerintah untuk meraup untung atas kenaikan TDL itu menurut dia seharusnya tidak mengorbankan nasib pelaku usaha, terutama usaha mikro.
Apalagi, kenaikan ini dipastikan akan berimbas ke semua segmen UMKM, seperti kuliner, kriya, fesyen, dan sebagainya yang menggunakan listrik dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Selain masalah kenaikan TDL, pelaku usaha tengah mengeluh mengenai harga minyak goreng kemasan dan curah yang tak kunjung turun.
Ikhsan mengatakan kenaikan harga tersebut berdampak terhadap pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Saat ini, lanjutnya, sebesar 35 persen dari jumlah UMKM yang mencapai 65 juta pelaku usaha, merupakan pedagang kuliner.
Mengutip data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga minyak goreng kemasan saat ini dibanderol senilai Rp20.750/kg, disusul minyak goreng tanpa kemasan Rp18.550/kg.
Kenaikan harga kedua jenis minyak goreng itu memaksa pelaku UMKM melakukan penyesuaian harga dan ukuran produk/jajanan yang disajikan.
"Sangat banyak. Bahkan teman-teman pedagang pasar itu mengeluh kepada asosiasi. Pertanyaannya, apakah kalau sudah naik bisa turun. Kan jarang itu. Malah nggak pernah kan. Saya bilang udah, kita lakukan penyesuaian. Saya katakan, apa pun itu, karena kebijakan pemerintah, apalagi ini terkait harga minyak sawit dunia maka kita harus lakukan siasat-siasat lah untuk menyesuaikan kebijakan itu. Harapan kita bahwa pemerintah mampu menurunkan kembali," katanya.
Ikhsan menyebut, kenaikan harga yang terus menerus itu tidak memberikan pilihan banyak kepada pedagang.
Jika sebelumnya pedagang lebih memilih menggunakan minyak curah untuk menekan ongkos produksi, saat ini kebanyakan pedagang beralih menggunakan minyak goreng kemasan. Ini disebabkan disparitas harganya antara kedua jenis minyak goreng tersebut tidak terlalu jauh.
Editor: Agus Luqman
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
