Bagikan:

LaporCovid19: Ada Kekosongan Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Omicron

Pak Luhut mengatakan ini bahaya, ini akan meledak dan sebagainya lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Apakah 3T ditingkatkan? Apakah vaksinasi digencarkan?

NASIONAL

Selasa, 25 Jan 2022 06:22 WIB

Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Omicron

Data Nakes gugur akibat pandemi COVID-19 hingga 25 Januari 2022. (Sumber: laporcovid-19)

KBR, Jakarta - Koalisi masyarakat LaporCovid-19 menilai, pemerintah belum menunjukkan ketegasan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 varian asal Afrika Selatan, Omicron.

Relawan LaporCovid-19, Amanda Tan mengatakan, pemerintah menyadari bahaya Omicron, namun tidak dibarengi penegakan aturan yang kuat dalam menghadapi varian yang sangat mudah menular itu.

Amanda mencontohkan, kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas yang masih saja terus berjalan, meski sudah banyak kasus berasal dari klaster sekolah.

"Kebijakannya belum tegas, di mana misalnya PTM tidak diberikan tanda-tanda untuk ditutup. Padahal sekolah sudah menutup sekolahan, karena anak-anak sudah terkena Omicron, dan anak-anak belum sepenuhnya divaksinasi. Lalu yang kedua juga ada kekosongan kebijakan, misalnya Koordinator PPKM wilayah Jawa-Bali, Pak Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ini bahaya, ini akan meledak dan sebagainya lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Apakah 3T ditingkatkan? Apakah vaksinasi digencarkan? Apakah pengetatan sosial diberlakukan? Itu yang masih belum kita rasakan dalam mengatasi Omicron ini. Yang kami lihat hanya himbauan, tidak ada law enforcement yang kuat dari aturan tersebut," kata Amanda kepada KBR, Senin (24/1/2022).

Ditambahkannya, kematian warga akibat varian Omicron semestinya menjadi alarm bagi pemerintah akan bahayanya varian ini.

Tapi, alih-alih melakukan pengetatan kegiatan sosial, Amanda menilai pemerintah justru meninabobokan masyarakat dengan narasi tidak berbahayanya varian Omicron yang beredar di tengah masyarakat.

"Ketika tidak ada mitigasi yang baik ini bisa menjadi beban bagi sistem kesehatan dan bisa menyebabkan kematian bagi mereka yang komorbid," kesalnya.

Anggota Tim Advokasi Laporan Warga LaporCovid-19 ini juga mengingatkan upaya testing, tracing dan treatment (3T) yang dilakukan pemerintah masih rendah. Juga capaian vaksinasi dosis kedua yang masih belum memenuhi target.

Untuk mengantisipasi terjadinya ledakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi pada gelombang varian Delta, Amanda berharap pemerintah bisa memperketat mobilitas masyarakat.

"Beberapa dari mereka teman sebangku, teman sekantor sudah terkena Covid-19 dan mereka sangat khawatir. Artinya, berarti harus ada pengetatan WFH work from home, pengetatan kembali school from home. Kalau lockdown, kami rasa karena sudah ada vaksinasi seharusnya tidak seketat lockdown total seperti awal pandemi, tapi harus ada pengetatan kegiatan-kegiatan sosial," pinta Amanda.

Baca juga:

- Menkes Klaim Kenaikan Kasus Omicron Sesuai dengan Antisipasi Pemerintah

- Waspada, Puncak Kasus Omicron Terjadi Februari - Maret Nanti

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menilai, upaya pemerintah mengendalikan pandemi Covid-19 kurang berkualitas.

Menurutnya, banyak upaya dilakukan tapi tidak berdampak signifikan pada pengendalian pandemi. Seharusnya pemerintah lebih serius dengan cara meningkatkan standar dan kualitas langkah preventif terhadap lonjakan kasus yang dapat terjadi di Indonesia.

"Tiga T (testing, tracing, treatment) contohnya. Kalau dalam Omicron seperti sekarang mestinya sebagian besar testing kita itu adalah PCR. Ini 70-80 persen testing diagnostik kita itu adalah antigen. Itu kualitasnya jelek antigen. Jadi banyak yang dilakukan tapi tidak berkualitas. Untuk apa? Persoalannya adalah kita merasa sudah melakukan banyak hal tapi kualitasnya tidak ada," ujar Masdalina kepada KBR (24/1/22).

Masdalina mengatakan, tes antigen kurang maksimal dalam mendeteksi infeksi Covid-19 pada masyarakat. Seharusnya pemerintah meningkatkan kualitas ini untuk mendapatkan data yang utuh mengenai penularan Covid-19, khususnya Omicron di Indonesia. Sehingga langkah penanganan yang diambil dapat disesuaikan dengan baik.

Editor: Fadli Gaper

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Cek Fakta: Benarkah China akan Ambil Alih Kalimantan?

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17