KBR, Jakarta - Markas Besar Kepolisian memperpanjang masa tugas operasi Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi hingga 25 Januari 2022.
Satgas Nemangkawi merupakan pasukan gabungan Polri-TNI untuk memburu kelompok kriminal bersenjata di Papua yang dimasukkan dalam kelompok teroris.
Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan mengatakan masa perpanjangan dilakukan karena adanya target operasi di wilayah berbeda di Papua.
"Jadi benar bahwa Operasi Nemangkawi diperpanjang sampai 25 Januari 2022 karena tahun ini akan dilaksanakan operasi dengan CB atau cara bertindak dan target operasi di wilayah yang berbeda," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/1/2022).
Ahmad Ramadhan memastikan Satgas Nemangkawi terus melakukan persiapan. Satgas Nemangkawi, akan melakukan pendekatan kesejahteraan dalam pelaksanaan tugasnya.
Menurut Ramadhan, strategi pendekatan kesejahteraan dilakukan untuk meminimalkan korban. Polri, berharap tidak ada lagi kekerasan atau bentrok senjata antara pasukan gabungan dengan kelompok bersenjata.
"Upaya-upaya preventif dan preemptif oleh Satgas Nemangkawi ini, Kasatgas-nya di Polda, tentu tetap mendapatkan backup dari Mabes Polri," kata jenderal bintang satu ini.
Baca juga:
- Komandan Kelompok Bersenjata di Yahukimo Ditangkap, Diduga Terlibat Serangkaian Pembunuhan
- Satgas: Bekas Kontraktor Diduga Keluarkan Rp1M untuk Danai KKB Papua
Satgas Kejar DPO Poso
Selain di Papua, Mabes Polri juga terus menggerakkan operasi pasukan gabungan Satgas Madago Raya untuk memburu kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah.
Bahkan, baru-baru ini Satgas Madago Raya terlibat kontak senjata dengan kelompok tersebut. Dari peristiwa tersebut, satu orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) berinisial AG atau Ahmad Gazali meninggal.
"Akibat terjadinya dari kontak tembak tersebut, satu DPO atas nama AG alias AP meninggal dunia," ujar Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/1/2022).
Ahmad Ramadhan mengatakan kontak tembak terjadi di Bendungan Dusun Uempasa, Desa Dolago, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah pada Selasa (4/1/2022) sekitar pukul 10.00 WITA.
Kendati demikian, Ramadhan urung memberikan informasi lebih lanjut terkait barang bukti dari kejadian tersebut. Polda Sulawesi Tengah saat ini sudah melakukan proses evakuasi jenazah dari satu DPO tersebut.
Baca juga:
- Kejar Sisa DPO, Operasi Madago Raya Diperpanjang
- Bunuh 4 Petani di Poso, Satgas Madago Raya Buru Mujahidin Indonesia Timur
Editor: Agus Luqman
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
