KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meluncurkan penyerahan bantuan sosial atau bansos Covid-19 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2021).
Jokowi mengatakan penyaluran bansos 2021 akan dilakukan secara offline dan online. Adapun tiga bansos yang diserahkan antara lain untuk program keluarga harapan (PKH), program sembako, dan program bansos tunai.
"Tahun 2021 ini, penyaluran bansos akan terus kita lanjutkan dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak COVID-19. Artinya bantuan ini dimulai hari ini disalurkan ke 34 provinsi," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2021).
Jokowi mengatakan untuk bantuan tunai diberikan dalam beberap tahapan. Sementara untuk PKH, akan dibagi empat tahap melalui bank himpunan bank negara (Himbara).
Kemudian khusus untuk bantuan sembako, akan disalurkan dari Januari hingga Desember 2021 mendatang.
Jokowi berharap bantuan ini dapat meringankan keluarga yang terdampak dan menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional.
"Nilainya Rp200 ribu per KK per bulan. Kemudian BST diberikan selama empat bulan, Januari-April nilainya Rp300 ribu per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya. Supaya mengungkit ekonomi nasional kita, memeprkuat daya beli masyarakta serhingga bisa membuat ekonomi nasional menjadi lebih baik," pungkasnya.
Editor: Ardhi Rosyadi
Kepala ESDM Jawa Tengah, Sujarwanto menjelaskan, puluhan daerah berisiko longsor terletak di sepanjang sisi Barat hingga Selatan, atau yang merupakan area pegunungan dan pebukitan.
Keluarga dan lembaga sekolah harus cepat dan tanggap menghilangkan rasa bosan serta stres pada anak-anak.
Rumah juga belum tentu menjadi ruang aman bagi anak, sebab anak berpotensi menjadi korban kekerasan dari anggota keluarganya maupun kejahatan berbasis daring. 
"Alhamdulillah kita telah menerima dukungan Dose Sharing Vaksin Fast Track dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu sebesar 2.632.500 dosis melalui jalur Covax Facility"
Sanksi ASN tukang bolos dan Konten Homofobik "Aku Bukan Homo"
Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19? Jokowi Beri Dua Syarat
Kesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP? Pemerintah Akan Fasilitasi
Pegawai KPK dipecat, Istana masih bungkam dan enggan menanggapi.
"Mungkin pada titik tertentu, perusahaan yang mengurus (keamanan data) bingung harus patuh kemana. Jangankan perusahaan, bahkan Kementerian (bingung) seperti itu,"
"Itu betul-betul benar ditawari ke BUMN akan disalurkan ke BUMN, maka itu bukan saja penghinaan, penistaan, tapi itu sekaligus refleksi dari sikap kemunafikan kelembagaan."
"Kita ingin melindungi mereka semuanya, terproteksi agar tidak terkena covid-19 dengan vaksinasi,"
Setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagai syarat masuk ke Indonesia.
"Vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,"
Pedoman itu diterbitkan melalui Surat Telegram (TR) Kapolri yang ditujukan kepada para Kasatwil Jajaran Polda se-Indonesia.
"Salah satu faktor penyebabnya adalah stres yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19."
Pegawai KPK: Ditawari Kerja di BUMN, Kami Ketawa, Marah dan Terhina
56 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat mulai 3 September 2021. 
INDEF: Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil!
"Pemerintah itu bisa mendapatkan cukai yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi kalau tujuannya pendapatan negara adalah misalnya menaikkan cukai rokok yang secara signifikan," 
Jenis sanksinya mulai dari peringatan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), hingga penutupan sementara.
