KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendatangi kantor Kemenko Polhukam untuk membahas omnibus law keamanan laut.
Luhut mengatakan, kedatangannya untuk meminta Kemenko Polhukam segera merampungkan omnibus law keamanan laut.
Hal itu tidak terlepas dari situasi di Natuna Kepulauan Riau yang dimasuki oleh kapal asing penjaga pantai dan pencuri ikan asal Tiongkok.
"Tadi saya bicara dengan Pak Mahfud, agar menyegerakan omnibus law itu cepat selesai. Agar coast guard Bakamla itu menjadi coast guard yang benar, supaya perannya itu.. Soalnya kalau kita menaruh kapal perang untuk ZEE itu aneh," ucap Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, (6/1/2020).
Luhut menjelaskan saat ini tidak lumrah apabila Bakamla RI dilengkapi dengan kapal perang di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna.
Luhut menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mau bernegosiasi dengan pemerintah Tiongkok terkait batas wilayah NKRI di perairan Natuna.
Ia juga belum memastikan apakah masih ada kapal asing di Natuna saat ini. Namun, ia menyebut sudah memerintahkan untuk mengusir kapal asing dan kapal pencuri ikan dari ZEE Indonesia.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan awal tahun 2020 tim perancangan omnibus law keamanan laut baru akan bekerja.
Permintaan penyederhanaan regulasi itu diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, setidaknya ada banyak undang-undang terkait keamanan laut yang dianggap tidak efesien dan menghambat laju perdagangan.
"Kami sudah mengidentifikasi sampai saat ini terdapat sekurang-kurangnya 17 Undang-undang yang mengatur secara berbeda dengan kewenangan yang berbeda. Nah itu yang akan dibahas mulai tahun baru, Minggu depan itu timnya mulai bekerja," ucap Mahfud.
Editor: Agus Luqman
Menteri Luhut Minta Mahfud MD Percepat Omnibus Law Keamanan Laut
"Soalnya kalau kita menaruh kapal perang di kawasan ZEE itu aneh."
Pesawat intai TNI AU memantau pergerakan kapal coast guard Cina di Laut Natuna, Sabtu (4/1/2020). (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Komnas HAM Minta Komnas Disabilitas Tidak di Bawah Kemensos
"Berharap nanti KND ini bisa menjadi lembaga independen yang memonitoring apa yang menjadi regulasi, kebijakan, dan program dari pemerintah." Sekolah di Lebak Minta Dibuka Tatap Muka Ini Alasan Kemendikbud Melarang
"Yang tidak ada akses internet berarti harus pakai luar jaringan. Tidak harus semuanya pakai akses internet,"Polemik Kalung Antivirus Korona
Tanggung jawab Kementerian Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi adalah memperkuat ketahanan pangan nasional. Tidak Akurat Ahli Epidemiologi Minta Pemerintah Cabut Aturan Wajib Rapid Tes
"Saya kira ini kewarasan kita ini sudah luar biasa tidak dipakai gitu lho." Penuntasan Tol Cisumdawu Terhambat Jokowi Kesal
"Ppengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan"KIARA Pendapatan Pajak dari Ekspor Benih Lobster Hanya Setara 3 Botol Air Mineral
"Artinya kalau bicara tentang pendapatan negara, ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh KKP, oleh menteri kita. Jadi bukan untuk kemaslahatan negara, tapi untuk kemaslahatan makelar."Pandemi HUT ke-75 RI akan Digelar Virtual
"Walaupun format tidak sesuai dengan yang kita rencanakan semula, perayaan hari ulang tahun ke 75 Republik Indonesia ini tetap harus hikmat."Satgas Tinombala Tembak 2 Warga Hingga Tewas Polri Klaim Sudah Beri Peringatan
Dari hasil investigasi, Polri mengklaim bahwa Satgas Tinombala sudah memberi peringatan terlebih dahulu sebelum menembak. Kalung Anticorona Mentan LIPI Belum Ada Literatur Tangkal Covid-19
"Cara paparan secara ilmiah saya belum belum melihat itu. Jadi saya belum bisa mengatakan Ini potensinya bagaimana,"Beri Izin Ekspor Benih Lobster Ini Alasan Menteri Edhy
"Sampai hari ini sudah ada 31 perusahaan yang sudah kita verifikasi faktual yang diumumkan ada 26."Cegah Penularan Covid Menag Imbau Anak dan Orang Tua Tak Ikut Salat Iduladha
"Dianjurkan kepada anak-anak maupun orang tua jangan ikut salat Iduladha,"Kenormalan Baru Ini Syarat Izin Pengoperasian Pariwisata dari Kemenparekraf
"Pembatasannya tergantung kondisi penyebarannya di daerah. Karena destinasi wisata adanya di daerah." Gelar Sarjana Tertunda Aktivis Papua Akan Lanjutkan Kuliah Usai Keluar Penjara
Akan tetapi, sebelum resmi menyandang gelar sarjana, polisi menangkapnya pada 2 September 2019.Puluhan Ibu Hamil di Jatim Positif Covid
"Bayinya sudah pulang duluan kalau stabil. Dan alhamdulilah sebanyak 35 pasien positif itu pulang selamat," Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Terima Ratusan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
"Kami teruskan kepada KASN ada 324"Hakim Tipikor Vonis Eks-Menpora 7 tahun Penjara
"Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, dihitung setelah terdakwa selesai jalani pidana pokok. Menyatakan menolak permohonan JC yang diajukan oleh terdakwa,"Pandemi Covid Jokowi Perintahkan Buat Terobosan yang Bisa Dilihat Masyarakat
"Terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini. Tidak datar-datar saja,"Pandemi Covid Jokowi Perintahkan Percepatan Pencairan Pembayaran Layanan Kesehatan
"Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar,"Marah Jokowi Ancam Ganti Menteri dan Bubarkan Lembaga
“Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan. Nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi saya buatin perpu,"Covid-19 Berdampak Baik terhadap Ekosistem Laut
"Jadi ikan ikan yang pada saat sebelum pandemi kita lihat kurang, sekarang jumlahnya banyak sekali. Sekarang kita lihat tuna cuma dari pelabuhan yang ada di sana, terus juga hiu"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
13 Juli, Lebak dan Sukabumi Siap Lakukan Sekolah Tatap Muka
