KBR, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM mengklaim tengah mencari penyebab Imigrasi Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta yang tak dapat melacak kembalinya Harun Masiku ke Indonesia dari Singapura.
Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan dugaan awal petugas imigrasi belum memahami sistem pengoperasian data perlintasan bandar udara yang baru, karena ada tambahan fitur baru yang dipasang dalam sistem tersebut.
"Kami menggunakan peralatan-peralatan yang akan dipasang di PLBU. Pada saat pemasangan ini, kita harus melatih anak buah untuk mengenal alat yang baru dengan fitur tambahan. Karena fitur tambahan itu berkaitan dengan kegiatan pemberian izin bagi tenaga kerja asing dan investor asing, maka ijin tinggal itu bisa dilayani di bandara. Oleh karena itu ada fitur yg harus juga diketahui bagaimana cara mengisinya," ujar Ronny Sompie di Kemenkumham, Jumat (24/1/2020).
Lebih Lanjut Ronny menuturkan, selain fitur untuk izin tinggal kepada investor asing, ada fitur yang dapat melacak seseorang jika berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga cepat dapat diambil tindakan.
"Dari data yang dikumpulkan oleh PC (personal computer) ini yang dilengkapi dengan border control management, kalau ada orang asing yang dicurigai dan dimasukan dalam daftar tangkal, itu bisa langsung ketahuan. Setiap petugas di counter itu bisa ambil tindakan. Hanya informasinya itu tidak langsung terkirim ke pusat data Imigrasi disini," tambah Ronny Sompie.
Menurut Ronny, pihak Imigrasi belum bisa mengetahui secara langsung yang melintas di terminal baru di 2F Soekarno Hatta. Namun untuk terminal 3 Soekarno Hatta itu tidak terjadi, dan sistem berjalan normal.
Meski begitu, Imigrasi akan menelusuri lebih dalam penyebab tidak tak terlacakanya Harun Masiku saat kembali ke tanah air dari Singapura pada 7 Januari 2019.
Sebelumnya KPK, Kepolisian serta Imigrasi menyatakan Harun Masiku berada di luar negeri setelah operasi tangkap tangan KPK pada Kamis, 9 Januari 2020. Harun diketahui pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020. Hingga pertengahan Januari, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga masih meyakini hal yang sama.
Belakangan media Tempo memberitakan Harun Masiku sudah kembali ke tanah air pada 7 Januari 2019. Tempo menyebut Harun Masiku terekam kembali melalui kamera CCTV di Bandara.
Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM kemudian meralat pernyataan sebelumnya dan menyebut Harun Masiku sudah kembali pada 7 Januari 200.
Editor: Agus Luqman
Kemenkumham Lacak Penyebab Imigrasi Tak Rekam Harun Masiku
"Kalau ada orang asing yang dicurigai dan masuk daftar tangkal, bisa langsung ketahuan. Setiap petugas di counter itu bisa ambil tindakan. Hanya informasinya tidak langsung terkirim ke pusat data."

Harun Masiku. (Foto: KPU.go.id)
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Pemerintah Diminta Antisipasi Efek Domino Kenaikan Harga BBM
Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga akan memicu inflasi dan pemborosan APBN.
399 Daerah Masuk Kategori Digital, yang Lain?
Total sudah 73,6 persen pemda yang masuk kategori digital.
Bapanas: Harga Beras Jadi Penyumbang Terbesar Inflasi Tahunan
Kenaikan harga beras tertinggi didominasi terjadi di wilayah timur Indonesia.
Ketum PSI Kaesang Pangarep Minta Dukungan PGI dalam Isu Toleransi Beragama
"Kami ini masih butuh nasihat yang banyak, Pak Pendeta. Jadi mohon nasihatnya, mohon bimbingannya, mohon supportnya bagaimana kami bisa melakukan itu semua."
Berbagai Fasilitas yang Disiapkan Pemerintah untuk ASN di IKN
Pembangunan IKN Nusantara salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan.
Harga BBM Nonsubsidi Naik, Bakal Ada Eksodus Pengguna Ke BBM Subsidi?
Celios menyebut kenaikan harga BBM terutama Pertamax memunculkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya perpindahan atau pergeseran dari pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi.
APBN APBD Dipakai Belanja Produk Impor, Jokowi: Bodoh Sekali!
Menurut Presiden Jokowi, hingga saat ini ini realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
Derita dan Luka Korban Kawin Tangkap (Bagian 2)
Upaya menghapus kawin tangkap di NTT
Bedah Prospek Emiten Energi dan EBT
Mencari potensi cuan di emiten ramah lingkungan
Menteri Investasi: Kerusuhan di Rempang karena Kesalahpahaman
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
53 Persen Masyarakat Dimintai Jaminan saat Pengajuan KUR
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Resmikan Whoosh, Jokowi: Jangan Takut Dikritik dan Mencoba Hal Baru
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Nining Elitos, Aktivis Buruh yang Punya 'Darah' Pejuang
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
Bawaslu: Intimidasi, Ancaman Serius Pemilu 2024
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
Whoosh Mulai Beroperasi, Luhut: Gratis Hingga Pertengahan Bulan
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis,"
BKKBN: Serapan Dana Bantuan Stunting Masih Rendah
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Jokowi Resmikan Kereta Cepat, Whoosh Mulai Beroperasi
"Kereta Cepat Jakarta Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi"
Derita dan Luka Korban Kawin Tangkap (Bagian 1)
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Korban Tuntut Keadilan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
FOMO Sapiens: Etika Review Makanan dan Pelecehan Fisik
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Recent KBR Prime Podcast
Malaysia Larang Pengedaran Buku Diduga Hina ART RI
Kabut Asap Makin Tebal, Jambi dan Palembang Terapkan PJJ
Kabar Baru Jam 7
Polemik Dicabutnya Aturan Karpet Merah Eks Koruptor Nyaleg
Mahkamah Agung Batalkan Dua Ketentuan terkait Eks Napi Korupsi Nyaleg
Most Popular / Trending