Hasto Kristiyanto Puji Harun Masiku

"Yang bersangkutan punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi dalam internernational economic law."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 24 Jan 2020 19:16 WIB

Author

Muthia Kusuma

Hasto Kristiyanto Puji Harun Masiku

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2020). (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat)

KBR, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya berhak memindahkan suara yang diperoleh calon anggota legislatif PDIP Nazaruddin Kiemas kepada caleg pilihan partai yaitu Harun Masiku.

Keterangan itu disampaikan usai Hasto menjalani pemeriksaan empat jam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap terhadap bekas anggota KPU Wahyu Setiawan, dan dicecar 24 pertanyaan oleh KPK.

Suap itu diduga untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui pergantian antarwaktu (PAW) menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal.

Hasto menyebut ada preseden yang menguatkan pandangannya tersebut, yaitu peristiwa pergantian antar waktu caleg PDIP Sutradara Ginting yang meninggal.

Dalam pemeriksaan itu, Hasto menjelaskan kronologi kasus Harun Masiku ke penyidik KPK. Termasuk alasan partai mengambil keputusan untuk menunjuk nama Harun Masiku untuk menggantikan anggota DPR yang meninggal.

Hasto memuji eks politikus Partai Demokrat Harun Masiku sebagai salah satu kader terbaik PDIP yang layak menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW.

"Ketika almarhum Sutradara Ginting juga meninggal dan kami limpahkan suaranya kepada kader yang menurut partai terbaik. Jadi kami memberikan keterangan terkait hal tersebut. Mengapa Saudara Harun? Kami juga memberikan keterangan, yang bersangkutan punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi dalam internernational economic law," ucap Hasto di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, (24/1/2020).

Harun Masiku pernah mengenyam pendidikan magister di University of Warwick Inggris pada 1998-1999 melalui beasiswa Chevening. 

Pada Pemilu 2014 , Harun Masiku ikut maju dalam pemilihan anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III. Saat itu ia berbaju Partai Demokrat. Namun ia tidak lolos.

Pada Pemilu 2019, Harun kembali mengincar kursi anggota DPR melalui bendera PDI Perjuangan, dan lagi-lagi tidak lolos karena perolehan suara tidak cukup. 

Ikuti juga informasi terkait:

Tetap pilih Harun

Hasto menambahkan, PDIP tetap memilih Harun Masiku meskipun suara yang bersangkutan lebih kecil dari caleg PDIP lainnya, atau berada di di urutan ke lima.

Menurut Hasto, saat politisi PDIP Sutradara Ginting meninggal, penggantinya yatu Irwansyah juga tidak memiliki banyak dukungan suara dari daerah pemilihannya.

Hasto mengklaim PDIP tidak tahu-menahu soal keberadaan Harun saat ini. Tim hukum PDIP mengimbau agar Harun Masiku menyerahkan diri kepada KPK.

Kata Hasto, Harun tidak perlu merasa takut karena dari seluruh konstruksi yang dipelajari oleh kuasa hukum PDIP, Harun Masiku justru korban atas tindak penyalahgunaan kekuasaan.

"Ini pada dasarnya persoalan sederhana. Partai melakukan itu terkait dengan proses penetapan calon terpilih. Dimana melalui keputusa MK dan fatwa MA, Saudara Harun memiliki hak dinyatakan sebagai calon anggota legislatif terpilih. Hanya, ada pihak yang menghalang-halangi," kata Hasto.

Hasto juga megatakan tidak tahu soal suap yang diberikan Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Komisioner KPU RI. Ia beralasan, PDIP telah menegaskan berulangkali melalui surat edaran untuk tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, terlebih ada tindakan yang melanggar hukum.

Terkait dugaan ada pihak lain selain Harun Masiku yang terlibat dalam penyuapan itu, Hasto enggan berkomentar.

Ia juga bungkam terkait aduan Kelompok Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang melaporkan dugaan merintangi penyidikan oleh Yassona Laoly yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, tapi juga sekaligus sebagai Ketua DPP PDIP bidang Hukum.

Simak juga informasi lainnya:

Editor: Agus Luqman 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Ayo Sukseskan Sensus Penduduk 2020

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Jakarta Tak Putus Dirundung Banjir