KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh ketentuan larangan terbatas atau latras dalam prosedur importasi barang dihapus. Jokowi mengatakan, lartas tersebut biasanya malah membuat barang tertahan lama di pelabuhan, sehingga dikeluhkan menghambat produksi barang yang bahan bakunya mengandalkan impor.
Jokowi juga menyebut, pemberlakuan latras yang sempat mencapai 5.000 aturan itu malah menguntungkan para spekulan.
"Dilihat, jangan sampai membuat regulasi yang justru industri teriak karena pasokannya terhambat. Saya sudah sampaikan kepada Menko Ekonomi, pak Darmin, saya minta yang namanya larangan terbatas, lartas-lartas itu dihilangkan, dikurangi. Lartas-lartas itu apa sih? Dipikir saya tidak tahu gunanya lartas itu apa? Untuk permainan apa? Saya mengerti semua. Saya kadang masih diam belum kebangetan. Tetapi begitu sudah kebangetan, tahu sendiri," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (31/01/2018).
Jokowi mengatakan, pemberlakuan lartas juga malah bisa dimanfaatkan oknum dari kementerian/lembaga yang ingin untung dengan memungut uang dari importir. Adapun importir menjadi yang paling dirugikan dalam kebijakan tersebut. Selain itu, lamanya proses masuknya barang impor juga dikeluhkan kalangan industri yang beberapa bahan bakunya mengandalkan, seperti garam dan gula rafinasi. Lartas tersebut biasanya berupa prosedur pemeriksaan untuk memastikan kelayakannya, misalnya oleh Badan Karantina Pangan.
Jokowi pun berencana memanggil seluruh menterinya yang menerbitkan lartas agar segera dikurangi, bahkan dihilangkan. Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertanian. Kata Jokowi, pada 2014 terdapat sekitar 5.000 lartas yang berlaku, sedangkan mulai 1 Februari mendatang tersisa 2.200 lartas. Meski begitu, menurut Jokowi, jumlah itu masih terlalu banyak sehingga harus terus dikurangi. Kata dia, ketentuan pemeriksaan barang impor bisa diringkas, sehingga bisa tak perlu terlalu lama menginap di pelabuhan.
Editor: Rony Sitanggang
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
