Komisi Energi Minta Pemerintah Tidak Kutip Dana Ketahanan Energi dari BUMN dan Swasta

Pengutipan dana energi dari korporasi swata dinilai akan menimbulkan kerancuan dan permainan terkait aliran dana tersebut.

BERITA | NASIONAL

Senin, 04 Jan 2016 16:42 WIB

Author

Yudi Rachman

Komisi Energi Minta Pemerintah Tidak Kutip Dana Ketahanan Energi dari BUMN dan Swasta

Ketua Komisi Energi DPR Kardaya Warnika. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Pemerintah diharapkan tidak memungut dana ketahanan energi dari korporasi BUMN dan swasta. Sebab penyerahan dana dari korporasi BUMN ke pemerintah sudah diatur dalam perundangan. Menurut Ketua Komisi Energi DPR, Kardaya Warnika, BUMN hanya boleh memberikan dana ke pemerintah dalam bentuk deviden dan pajak. 

"Kalau korporasi, lalu korporasinya misalnya BUMN ngasih ke pemerintahnya dalam bentuk apa. Korporasi BUMN dalam memberikan dana ke pemerintah itu dalam dua hal, pertama pajak dan kedua dalam bentuk deviden," jelas Ketua Komisi Energi Kardaya Warnika kepada KBR, Senin (4/1/2015) 

Ketua Komisi Energi DPR Kardaya Warnika menambahkan, pengutipan dana energi dari korporasi swata akan menimbulkan kerancuan dan permainan terkait aliran dana tersebut.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan, dana ketahanan energi yang semula akan dikutip dari penguna BBM bersubsidi akan dialihkan ke korporasi. Namun, hingga kini pemerintah belum menuntaskan aturan dan payung hukum dana ketahanan energi tersebut. 

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap