Komisi Energi Minta Pemerintah Tidak Kutip Dana Ketahanan Energi dari BUMN dan Swasta

"Pengutipan dana energi dari korporasi swata dinilai akan menimbulkan kerancuan dan permainan terkait aliran dana tersebut. "

KBR, Jakarta- Pemerintah diharapkan tidak memungut dana ketahanan energi dari korporasi BUMN dan swasta. Sebab penyerahan dana dari korporasi BUMN ke pemerintah sudah diatur dalam perundangan. Menurut Ketua Komisi Energi DPR, Kardaya Warnika, BUMN hanya boleh memberikan dana ke pemerintah dalam bentuk deviden dan pajak. 

"Kalau korporasi, lalu korporasinya misalnya BUMN ngasih ke pemerintahnya dalam bentuk apa. Korporasi BUMN dalam memberikan dana ke pemerintah itu dalam dua hal, pertama pajak dan kedua dalam bentuk deviden," jelas Ketua Komisi Energi Kardaya Warnika kepada KBR, Senin (4/1/2015) 

Ketua Komisi Energi DPR Kardaya Warnika menambahkan, pengutipan dana energi dari korporasi swata akan menimbulkan kerancuan dan permainan terkait aliran dana tersebut.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan, dana ketahanan energi yang semula akan dikutip dari penguna BBM bersubsidi akan dialihkan ke korporasi. Namun, hingga kini pemerintah belum menuntaskan aturan dan payung hukum dana ketahanan energi tersebut. 

Editor: Malika

• esdm
• Menteri ESDM Sudirman Said
• Kardaya Warnika
• Ketua Komisi Energi DPR Kardaya Warnika
• dana ketahanan energi