BERITA KBR TERBARU
DR. ACHMAD HATARI, SE.,MSI (Daerah Pemilihan Maluku Utara)
Tempat/Tgl Lahir :
GURABATI, 02-01-1955 (Umur:63)
Agama :
Islam
Sosial Media :
Pendidikan :
S3
Riwayat Organisasi :
Riwayat Pekerjaan :
Anggota DPR 2014-2019
Motivasi :
Mengabdi kepada masyarakat
Target :
Membangun Maluku Utara menuju Daerah Kepulauan yang maju dan sejahtera
Profile :
Achmad Hatari saat ini tercatat sebagai calon anggota legislatif untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara pada Pemilu 2019 nanti. Achmad diusung oleh Partai Nasional Demokrat. Achmad Hatari merupakan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) petahana yang kembali mencalonkan diri di ajang perebutan kursi legislator tersebut. Achmad Hatari dari Dapil Maluku Utara, pada 2014, terpilih berdasarkan pemungutan suara ulang. Komisi Pemilihan Umum membatalkan caleg yang terpilih sebelumnya yakni Mohammad Yamain Tawary dari Partai Amanat Nasional (PAN). Kemudian Achmad menduduki kursi di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan untuk masa jabatan 2014-2019. Pada Maret 2015, Achmad Hatari sempat diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek PLTA Sungai Memberamo dan Urumuka, Provinsi Papua 2009-2010. Sebelum berkiprah bersama Partai NasDem, Achmad sudah terjun ke politik lewat Partai Golkar. Achmad terhitung aktif di organisasi sayap kepemudaan Golkar sejak 1985. Achmad sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah KNPI Irian Jaya periode 1988-1991. Selain itu, Achmad juga merupakan mantan Wakil Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Irian Jaya (1989-1992). Di bidang akademis, caleg bernomor urut satu ini, sudah menempuh pendidikan tinggi di jenjang diploma hingga doktor. Achmad merupakan alumnus Akademi Ilmu Administrasi dan Akuntansi Jayapura (1976-1979) dan Universitas Negeri Cendrawasih (1981-1985). Di almamaternya itu, Achmad sempat menjadi dosen. Achmad melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada pada 1998. Gelar doktor bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan diperolehnya dari Universitas Padjajaran. Pria kelahiran 2 Januari 1955 ini juga merupakan pensiunan birokrat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua. Pada April 2010, Achmad yang menjabat di sana, santer diberitarakan oleh media massa di Papua. Achmad diduga sebagai penyuplai dana dalam proyek pembangunan jalan fiktif di Kabupaten Sorong Selatan.