[Advertorial] Delegasi Nigeria Belajar Sistem Perlindungan Sosial dari Indonesia

"Kerja sama kali ini bisa bersifat best practice maupun bagaimana mengatasi kendala yang melingkupi pelaksanaan program perlindungan sosial di negara masing-masing"

Delegasi Pemerintah Nigeria berkunjung ke Kementerian Sosial RI untuk mengetahui lebih jauh tentang program perlindungan sosial. Indonesia dinilai sebagai negara yang sukses melaksanakan mempercepat penangan kemiskinan melalui program bantuan sosial.

“Delegasi pemerintah Nigeria menjadikan Indonesia sebagai tempat belajar mengenal program-program yang terkait perlindungan sosial. Khususnya untuk melihat langsung dan berdiskusi tentang pelaksanaan PKH, BPNT, SLRT dan SIKS-NG serta Kartu Indonesia Pintar (KIP). Under my leadership, MoSA (Ministry of Social Affairs) will bring social assistance to empowerment. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus diberikan kegiatan pemberdayaan untuk dapat segera mandiri secara ekonomi,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara, di sela-sela menyambut delegasi Nigeri, Senin (25/11/2019).

Sekretaris Jenderal Hartono Laras menerima delegasi Nigeria yang dipimpin Ketua Delegasi Salomon Musa yang juga Ketua National Social Registry, NASSCO (National Sosial Safety Net Coordinating Office). Hadir mendampingi Sekjen, Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono, Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Nurul Farijati, dan Direktur PFM Wilayah I AM Asnandar. 

“Kerja sama kali ini bisa bersifat best practice maupun bagaimana mengatasi kendala yang melingkupi pelaksanaan program perlindungan sosial di negara masing-masing. Kedua negara bisa saling melengkapi dan dapat melakukan perbaikan program menjadi lebih efektif,” katanya.

Kepada delegasi Nigeria, Hartono menjelaskan kemajuan signifikan dari PKH. Indonesia memulai program PKH sejak tahun 2007 dengan hanya 340.000 KPM dan telah berkembang tahun 2019,  mencakup 10 juta KPM. 

Demikian juga dengan bantuan pangan telah menyelesaikan tahap transformasi dari bantuan Rastra menjadi BPNT atau dalam bentuk cashless melalui  E-warong  untuk sebanyak 15,6 juta KPM. 

“Dua program lain yang sedang kami kembangkan adalah pengelolaan basis data melalui aplikasi SIKS-NG dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai media untuk memfasilitasi pendaftaran bagi orang miskin yang exclusion error untuk mendapat akses program perlindungan sosial dan program penanganan kemiskinan lainnya,” kata Sekjen.

Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono menyatakan, delegasi Nigeria datang ke Indonesia sebagai negara yang dianggap sudah baik dalam mengembangkan program-program penanganan kemiskinan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah Nigeria untuk membangun social protection di negaranya.

Di Indonesia, Kemensos akan memfasilitasi delegasi Nigeria dengan menghadirkan para pejabat terkait di Kemensos untuk memberikan penjelasan terkait berbagai informasi yang dibutuhkan. 

Kata Adhy, Indonesia patut berbangga, sebab ini bukan pertama kali negara asing datang ke Kemensos untuk belajar tentang social protection. Sebelumnya sudah pernah beberapa negara seperti Bangladesh, India dan negara-negara Afrika. “Ini pertanda baik. Sebab sudah berkembang pandangan bahwa untuk belajar social protection yang komprehensif ya ke Indonesia,” kata Adhy.

• kemensos