[Advertorial] HANI 2019: Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas

Wapres Jusuf Kalla: Marilah berjuang bersama bekerja sekuat tenaga, menjadikan negara kita bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena jika masyarakat sehat maka negara akan kuat.

KABAR BISNIS

Kamis, 27 Jun 2019 15:38 WIB

Author

Paul M Nuh

[Advertorial] HANI 2019: Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2019 “Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas” di Gedung The Tribrata Kebayoran, Jakarta. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak tatanan sosial dan pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional negara. 

Wapres menyampaikan, “Salah satu tantangan yang dihadapi adalah permasalahan kejahatan narkotika. Indonesia tengah perang melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” katanya.

Wapres berpesan agar pembangunan diarahkan dengan menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesional, serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berwawasan lingkungan maupun kemampuan manajemen. 

“Dalam proses pembangunan, senantiasa melibatkan generasi muda sebagai penggerak pembangunan dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Termasuk melibatkan mereka sebagai penggiat dalam mengkampanyekan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di masyarakat,” kata Wapres.

Dengan alasan itulah, dukungan seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan oleh rakyat. “Marilah berjuang bersama, bekerja sekuat tenaga, menjadikan negara kita bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena jika masyarakat sehat maka negara akan kuat,” kata Wapres.

Rehabiliitasi 19.000 Pencandu

Sejalan dengan pernyataan Wapres, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, penyalahgunaan narkoba saat ini sudah menjadi masalah global yang mengakibatkan dampak buruk pada berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bangsa meliputi aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan keamanan. 

“Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lain (Napza) tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan masyarakat,” kata Mensos, Rabu (26/06/2019).

“Sebagai instansi yang diberi kewenangan dalam penanganan penyalahgunaan Napza, Kementerian Sosial menjalankan berbagai program penanggulangan Napza,” Mensos menambahkan.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto menyatakan, dalam rangka mengambil bagian dan menghadapi tantangan “Indonesia Darurat Narkoba” Kemensos mengembangkan berbagai layanan.

“Termasuk di dalamnya melakukan rehabilitasi terhadap 19.000 pecandu narkoba melalui 179 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang tersebar di 33 provinsi di tanah air,” kata Edi Suharto.

Selain itu, rehabilitasi juga dilakukan oleh 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos, dan 6 IPWL yang bekerja sama dengan pemda. Kemensos juga terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Napza dengan melaksanakan kampanye di daerah perbatasan, pesantren, dan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, rehabilitasi sosial didukung oleh 121 Pekerja Sosial dan 1.189 Konselor Adiksi yang telah mengikuti pelatihan. Kemensos juga memberikan dukungan anggaran, fasilitas dan operasional bagi IPWL.

“Sosialisasi penanggulangan Napza di daerah perbatasan, pasantren dan pendidikan dilakukan untuk berbagai tujuan,” kata Edi. “Kami juga mendorong agar timbul kesadaran di kalangan para pengguna Napza untuk ‘segera berhenti menggunakan Napza’, dan menjadi pribadi yang clean and sober melalui total abstinent ,” katanya.

Di kalangan IPWL, Kemensos memperkuat kebersamaan dan sinergitas serta mengembangkan jejaring antar IPWL,  memperkuat kemitraan antara IPWL dengan Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan dan stakeholder lainnya,” Edi menekankan.

Layanan Call Centre

Kemensos juga membangun sarana untuk mempercepat respon dan layanan melalui “Call Centre Telepon Sahabat Adiksi 021-171” yang saat ini dioperasikan oleh Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor.

“Layanan ini dibangun sebagai upaya menjembatani antara kebutuhan  para korban penyalahgunaan Napza sebagai hiden population, keluarga dan masyarakat kepada sistem sumber secara cepat, tepat dan efisien,” kata Edi.

Layanan memberikan kemudahan karena merupakan layanan akses telepon bebas pulsa serta menjamin kerahasiaan (confidential) setiap pengakses layanan,” pungkas Edi.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Perlindungan Hukum untuk Para Pembela HAM Masih Lemah

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Belajar HAM di Museum HAM Munir