[Advertorial] Mensos: Adaptasi Teknologi dan Kesejahteraan Sosial Harus Sinergi

"Pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi namun yang tak kalah penting adalah juga harus membangun peradabannya."

Menteri Sosial Juliari P. Batubara berharap pusat-pusat unggulan seperti balai penelitian yang dimiliki Kementerian Sosial bisa menjawab permasalahan terkini yang hadapi masyarakat.

“Kalau kita lihat perubahan yang berlangsung saat ini sangat dipengaruhi teknologi. Seperti BBPPKS ini coba berpikir ke depan. Bagaimana mulai mengadaptasikan teknologi. Mungkin nanti  mekanisme penyaluran program-program social welfare yang masih manual akan digantikan oleh aplikasi di handphone,” kata Mensos Juliari dalam kunjungan kerjanya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, Kamis (23/01/2020).

Dalam kesempatan itu Mensos menyatakan, adaptasi teknologi dengan program kesejahteraan sosial juga membutuhkan sinergi dengan pihak lain. Oleh karena itu, UPT Kemensos seperti BBPPKS, B2P3KS, dan BBRSBD perlu dikenal dan bersinergi dengan para stakeholder , seperti perguruan tinggi, dan perusahaan teknologi.

Mensos mengingatkan, pekerjaan Kemensos tidaklah mudah kendati anggaran Kemensos terbesar keenam dari seluruh K/L. Ini karena yang diurus Kemensos adalah manusia.

“Yang kita urus ini bukan barang, bukan bangunan dan jembatan. Yang kita urus dan yang kita bangun ini manusianya. Oleh karena itu, saya tekankan bahwa tugas Kemensos bukan hanya pada distribusi bansos, tapi juga bagaimana membenahi peradaban,” kata Mensos.

Pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi namun yang tak kalah penting adalah juga harus membangun peradabannya. Mensos mencontohkan, di sejumlah negara maju, pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS), penyandang disabilitas, lansia yang tidak punya akses, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, dilakukan oleh kalangan swasta.

Dalam bagian lain sambutannya, Mensos menyatakan, Kemensos juga sudah mengantisipasi kelanjutan program prioritas nasional seperti PKH dan BPNT. Untuk itu, Kemensos sudah mempersiapkan payung hukum berupa rancangan undang-undang (RUU).

• kemensos