Share This

Pasien Difteri Terus Bertambah, RSPI Kewalahan

Jumlah pasien perhari ini meningkat menjadi 98 orang setelah Minggu (17/12) kemarin tercatat ada 90 pasien.

, NASIONAL

Senin, 18 Des 2017 20:00 WIB

Dokter mengamati reaksi obat dalam infus terhadap terduga (suspect) penderita difteri di RSUD Drajat Prawiranegara Serang, Banten, Senin (18/12). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Pasien suspek atau yang terindikasi difteri di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta, kembali meningkat. Jumlah pasien perhari ini bertambah menjadi 98 orang setelah Minggu (17/12) kemarin tercatat ada 90 pasien.

Data itu menurut Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Rita Rogayah merupakan catatannya hingga Senin 18 Desember 2017.

"Hari ini jumlah pasien yang masuk 98 pasien. 65 anak-anak dan 33 dewasa," kata Rita di depan Ruang Isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Senin (18/12).

Pasien-pasien tersebut menurut Rita, merupakan rujukan di antaranya dari Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Dia mengaku kewalahan lantaran setiap harinya harus menerima delapan hingga 11 pasien rujukan.

"Ruang isolasi kami kan terbatas, kami sudah mencoba membuka beberapa bangsal lagi untuk isolasi," ungkap Rita.

Karena itu, RSPI meminta Kementerian Kesehatan menambah rumah sakit rujukan untuk pasien difteri. Menurut Rita, permohonan itu telah dikabulkan.

"Rumah sakit rujukan yang sudah disiapkan RS Persahabatan dan RS Fatmawati. Mereka sudah siap."

Baca juga:

Rita menjelaskan, mulanya RSPI hanya memiliki dua bangsal ruang isolasi dengan kapasitas untuk 22 pasien. Lantas terjadi penambahan menjadi enam ruangan demi menyesuaikan dengan arus peningkatan pasien. Sehingga, kapasitas ruang isolasi di rumas sakit rujukan nasional tersebut menjadi 98 pasien.

"Sehingga pasien yang selanjutnya akan dilarikan ke Rumah Sakit Persahabatan atau Rumah Sakit Fatmawati," tuturnya.

Sementara mengenai status imunisasi 65 pasien anak, menurut Rita kondisinya beragam. Antara lain 46 orang di antaranya tidak lengkap imunisasi, dua orang tercatat tidak imunisasi, tujuh orang lupa mengenai status imunisasinya, dan 10 lainnya mengaku imunisasi lengkap sesuai usia tetapi tak memiliki bukti kartu.


98 Pasien Dipastikan Terima ADS

Dokter Khusus Anak RSPI, Desrinawati memastikan seluruh pasien suspek difteri telah mendapatkan serum anti-difteri (ADS). Selanjutnya, diikuti dengan pemberian antibiotik. Menurutnya, langkah ini sudah bisa dilakukan di rumah sakit awal sehingga pasien tak perlu menetap di RSPI.

"Pertama ADS, karena bakteri ini mengeluarkan racun. Racun itu bisa ke jantung, ke saraf. Jadi kami kasih ADS dulu untuk mengikat racun tersebut. Baru kemudian kami kasih antibiotik sampai 10 hari, jadi seperti yang Dokter Rita (Dirut) bilang, ada yang dirujuk ke RS asalnya itu untuk menyambung antibiotiknya saja," jelas Desrinawati.

"Jadi masa-masa krisis ADS sudah kami tangani di sini (RSPI). Sudah tidak ada gejala lagi," katanya lagi.

Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Rita Rogayah menambahkan, hanya pasien yang sudah terindikasi difteri yang mendapatkan serum anti-difteri (ADS). Sehingga pemberian ADS harus didahului dengan mendiagnosa sejumlah gejala yang dialami pasien.

"Selama ini kurang lebih ada yang sudah kami beri (anti-difteri serum) sekitar 102 pasien," terang Rita.

Kata Rita, harga serum anti-difteri ini memang mahal. Karenanya penggunaannya juga perlu ketelitian. Namun begitu, dia memastikan Kemenkes telah menjamin ketersediaan ADS setiap kali rumah sakit memerlukan.

"Selama ini kami kalau butuh minta ke Kemenkes obat ADS tersebut, tetapi berapa banyak yang disiapkan oleh kemenkes kan untuk seluruh Indonesia tidak cuma RSPI Sulianti saja," papar Rita.

Baca juga:

Mengenai jaminan pembiayaan menurutnya, untuk pasien di daerah yang sudah ditetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri maka pembiayaannya akan ditanggung masing-masing pemerintah daerah. Sedangkan bagi pasien di daerah yang belum KLB difteri, pembiayaannya ditanggung BPJS.

"Kalau belum KLB, biaya kami bebankan ke pasien jadi pasien dihitung BPJS. Kalau dinyatakan sudah KLB, maka BPJS tidak menanggung dan akan ditanggung Pemda setempat," tutur Rita.

"Memang ADS ini cukup mahal biayanya, kalau dibebankan ke pasien juga tidak mungkin. Makanya saat ini kami betul-betul melihat pasien itu suspek difteri, sehingga baru kami berikan ADS, karena kami harus selektif menggunakan ADS ini," tukasnya.





Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.