Share This

Ini Prioritas Panglima TNI Hadi Tjahjanto

"Pemenuhan pesawat tempur, beberapa pesawat transport, radar dan kapal selam."

, BERITA , NASIONAL

Jumat, 08 Des 2017 21:54 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) menyematkan tanda pangkat kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kiri) saat upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Pelantikan digelar di Istana Negara dihadiri oleh Panglima TNI sebelumnya Gatot Nurmantyo dan dua kepala staf TNI, menteri kabinet kerja dan anggota Komisi Pertahanan DPR.

Usai dilantik, Hadi mengucapkan terima kasih kepada pendahulunya, Gatot Nurmantyo atas bimbingan yang selama ini diberikan. Ia berjanji akan melanjutkan program Gatot yakni sinkronisasi kekuatan dengan pembangunan nasional

"Apa yang sudah direncanakan oleh Jenderal Gatot adalah sinkronisasi kekuatan terhadap pembangunan nasional. Sehingga ada lima program prioritas adalah pembangunan di Natuna Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan Selaru akan saya lanjutkan. Karena itu adalah sejalan dengan program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi," kata Hadi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Terkait pembaharuan alat utama sistem senjata (Alutsista), Hadi bakal merampungkan rencana strategis (Renstra) kedua dari tiga tahapan Renstra yang ditetapkan. Sejumlah kebutuhan Alutsista akan segera dipenuhi seperti pesawat tempur dan kapal selam.

"Pemenuhan pesawat tempur, beberapa pesawat transport, radar dan kapal selam. Sehingga Renstra kedua ini (2014-2019) diharapkan kalau pembagian Renstra pertama adalah 30 persen, 30 persen, dan 40 persen, semuanya 100.  Saat ini kita menunggu realisasinya harus sampai 2019 nanti Renstra kedua harus sudah tercapai 30 persen."

Hadi berjanji akan menjaga netralitas TNI di tahun politik. Ia menyinggung komitmen yang sama yang telah dilontarkan Gatot sebelumnya. Bekas Sekretaris Militer Presiden Jokowi ini juga berjanji akan bekerja sama dengan Kapolri untuk menjaga jalannya pesta demokrasi.

"Netralitas akan kita jaga di atas segala-galanya," ucap Hadi.



Sementara, Gatot Nurmantyo menolak memberikan pesan untuk Hadi. Ia beralasan hal itu tidak etis karena sejak dilantik Hadi adalah atasannya. Gatot saat ini berstatus sebagai perwira tinggi (pati) Mabes TNI. Ia mengatakan tidak mengambil pensiun dini. Gatot akan purna tugas pada Maret 2018.

"Sejak ditandatangani surat ini, maka secara resmi de facto, de jure adalah pak Hadi. Maka tidak etis, saya memberikan nasihat kepada pak Hadi. Karena saya adalah sekarang Pati mabes TNI," ujar Gatot.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.